MOST UNESCO

Management of Social Transformation (MOST) UNESCO LIPI merupakan salah satu dari MOST National Liaison Committees (NLCs) dibentuk dengan dua tujuan utama, yaitu pertama, untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang transfromasi sosial; kedua, meningkatkan rekomendasi kebijakan sosial yang relevan. Atas dasar itu, program MOST ditujukan untuk menjembatani jurang antara penelitian sosial kemanusiaan dengan pembuat kebijakan dalam bentuk kajian refleksi pengetahuan sosial kemanusiaan dan transformasi sosial masyarakat. Pada tahun 2007, program ini dilanjutkan dengan upaya diseminasi dan relevansi hasil penelitian sosial dengan pembuat kebijakan dalam bentuk seminar internasional dan publikasi ilmiah, dengan harapan masalah kesenjangan dapat dieliminir dan transformasi sosial dapat diarahkan sesuai dengan nilai-nilai universal, seperti keadilan sosial, transparansi, ham dan demokratisasi. Selain itu, sejak tahun 2005 sinergisme kegiatan MOST dengan program Puslit mulai dilakukan, setiap Puslit secara bergantian diminta menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan kegiatan MOST. Pada tahun 2005 Puslit PPK melakukan sinergisme kegiatan Dipa-nya dengan kegiatan Most dalam bentuk seminar nasional pendidikan untuk menjawab kebutuhan akan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Kemudian Puslit PSDR pada tahun 2006 mensinergikan kegiatannya dengan cara melakukan kajian tentang refleksi penelitian sosial kemanusiaan di Indonesia sehingga dapat diukur keterkaitan hasil-hasil penelitian dengan kebutuhan stakeholders. Pada tahun 2007, giliran pusat penelitiaan P2E LIPI yang diberi tanggung jawab untuk menyusun proposal bagi pelaksanaan MOST Award bagi peneliti muda yang rencananya akan dilakukan pada tahun 2008 mendatang.

MOST merupakan salah satu program di bawah Social and Human Sciences Sector, UNESCO. IGC (Intergovernmental Council) terdiri dari 35 negara anggota yang dipilih dari anggota UNESCO, masing-masing untuk masa waktu empat (4) tahun; selebihnya merupakan Peninjau. Indonesia terpilih menjadi anggota IGC pada bulan Okober 2001, sehingga bulan Oktober 2005, saat General Conference UNESCO ke 33 keanggotaan Indonesia dalam MOST akan mencapai 4 tahun. Prof.Dr. Dewi Fortuna Anwar, APU selaku koordinator MOST LIPI pernah terpilih sebagai Vice President MOST untuk wilayah Asia-Pasifik pada Sidang IGC MOST ke 6 pada tanggal 19-21 Februari 2003. Berdasarkan rekomendasi yang diadopsi pada Sidang ke 6 IGC MOST terhitung sejak 1 Januari 2004 Program MOST memasuki fase ke II (MOST Phase II) yang diproyeksikan berlanjut sampai tahun 2013. Misi MOST Phase II adalah sebagai berikut:

Most will continue to promote the development and use of social science knowledge that contributes to better understanding and management of social transformations consistent the universal values of justice, freedom, human dignity and sustainable development.

Misi MOST ini ditujukan untuk membatasi dan menajamkan aktifitas MOST, mengingat sumberdaya yang terbatas serta peran dan fungsi MOST sebagai suatu kegiatan antar-pemerintah. Selama ini dirasakan bahwa pada umumnya hubungan antara para pembuat kebijakan (policy-makers) dengan para peneliti ilmu-ilmu sosial cenderung memiliki jarak yang jauh. Para pembuat kebijakan sering mengabaikan hasil-hasil penelitian ilmu-ilmu sosial karena dianggap kurang relevan atau tidak mampu memberikan jawaban instan terhadap masalah-masalah aktual yang dihadapi. Di lain pihak, para peneliti sosial sering menaruh curiga terhadap para penguasa yang memonopoli pembuatan kebijakan publik dan khawatir akan kemungkinan dikooptasi oleh pihak penguasa. Penelitian-penelitian ilmu sosial sangat mementingkan independensi dan integritas keilmuan, namun hal ini juga tidak jarang menyebabkan terjadinya marginalisasi ilmu-ilmu sosial dari pembuatan kebijakan publik. MOST UNESCO menganggap bahwa suatu kebijakan publik yang baik seharusnya didasarkan pada data yang akurat dan analisa yang tajam, yang dapat memberikan berbagai alternative kebijakan, yang didasarkan pada penelitian dalam bidang ilmu-ilmu sosial yang berkualitas. Di lain pihak para ilmuwan sosial juga memiliki kewajiban untuk turut memberikan solusi terhadap tantangan kehidupan yang semakin kompleks.

Untuk kepentingan itu, dua orang anggota MOST UNESCO LIPI (Dr.Henny Warsilah dan Dr.Riwanto Tirtosudarmo) pada akhir tahun 2007 telah mengikuti national workshop UNESCO di Jakarta yang diadakan oleh kantor UNESCO Jakarta dan KNIU. Hasil dari workshop itu, telah diajukan dua (2) project profile oleh Dr. Henny Warsilah atas permintaan UNESCO dan Deputi IPSK.

Sedang dokumen-dokumen MOST yang berkaitan dengan format pembuatan tor public policy dapat diakses melalui website berikut ini: www.unesco.org/shs/most/igc2007.

Kegiatan-kegiatan MOST 2005-2007

2005:

1. Kajian “Reflection on Social Scinces and Humanities in Indonesia”

2006:

1. Seminar international “Reflection On Social Sciences and Humanities in Southeast Asia,”
2. Seminar nasional “Revitalisasi Pendidikan di Indonesia menuju Masyarakat Madani,” (kerjasama antara MOST, Diknas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU).

2007:

1. Publikasi proceeding seminar internasional “Reflection on Social Science & Humanities in Southeast Asia.
2. Publikasi kajian “Reflection on Social Sciences & Humanities in Indonesia.
3. Persiapan MOST UNESCO LIPI Award pada Maret – September 2007 didukung oleh BKPI-LIPI, kantor Unesco Jakarta & KNIU Jakarta.
4. Workshop national UNESCO untuk peyusunan MOST project profile.

Pentingnya Program MOST UNESCO Bagi Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Bagi Indonesia apa yang hendak dicapai oleh MOST sesuai dengan kehendak kita bersama — yaitu bagaimana meningkatkan relevansi penelitian-penelitian dalam bidang ilmu-ilmu sosial agar mampu memberi kontribusi terhadap penyelesaian masalah-masalah bangsa. Hal ini sudah merupakan bagian dari Tugas Pokok dan Fungsi LIPI yang selama ini sudah berusaha kita jalankan. Dengan demikian Program MOST membantu memverifikasi pilihan-pilihan kebijakan penelitian dan kegiatan yang belakangan ini semakin ditingkatkan di LIPI, seperti Program Kompetitif dan sebagainya.
2. Dalam Sidang ke 7 IGC MOST juga diakui bahwa untuk mendapatkan masukan-masukan untuk kebijakan publik yang berkualitas, penelitian dalam bidang ilmu-ilmu sosial juga harus dijaga dan selalu ditingkatkan kualitasnya. Selain perlu mendapatkan sumberdaya yang memadai, penelitian ilmu sosial untuk kepentingan pengembangan ilmu itu sendiri harus selalu dikembangkan. Demikian juga independensi dan integritas para ilmuwan sosial perlu dijaga sehingga mereka tidak hanya sekedar memberi “solusi” yang berorientasi pasar belaka atau sesuai kehendak pemesan.
3. Dalam Sidang Umum ke 33 UNESCO yang akan datang sebaiknya Indonesia tidak lagi mencalonkan diri untuk duduk di dalam Bureau IGC MOST untuk memberi kesempatan kepada anggota dari Asia-Pasifik yang lain sebagai Vice President. (Mungkin Indonesia bisa mendukung RRC yang sekarang sudah menjadi anggota IGC).

PROJECT PROPOSAL PERSPECTIVES OF HUMAN RIGHTS IN SOCIAL SCIENCES (MOST UNESCO LIPI PROGRAM)

Regions: Indonesia and related countries

Partners: LIPI, UNESCO, DEPARTMENT OF EDUCATION (DOE)

External Support Agencies: MOST/UNESCO & DOE

Executing Agency: DEPUTY FOR SOCIAL SCIENCE & HUMANITIES/ IPSK LIPI

General Objectives: The Management of Social Transformation (MOST) continues to promote the development and use of social sciences knowledge that contributes to better understanding and management of social transformations consistent with the universal values of justice, freedom, human dignity and sustainable development.

Duration:1 Year-(extendable) 2009-2010
Estimated budget: USD/
BACKGROUND:

MOST UNESCO -LIPI program was established in March 1994 with the Deputy of Social Sciences-LIPI as the national coordinator. It was designed to promote the application of better concepts and policies that focuses on the importance of the linkages between research, practice and policy. The program aims to act as a medium for interaction between social scientists, policy makers and the general public, so that social policies implemented for the benefits of the society in more realistic, practical and appropriate research.

As a highly diverse nation with a developing economy Indonesia faces numerous and complex social challenges. In addition, since the UN Universal Declaration of Human Right in 1948, followed by the Islamic Conference Organization Cairo declaration in 1990, which then implied by the establishment of the National Commission of Human right and also the constitution No 39 1999 dealing with human right, the discrimination and disparities among region and human needs still exist. Therefore, the ability to understand the problems faced and to provide appropriate policy strategies will be keys to Indonesia’s further development. In this regard, social sciences offer an important contribution by providing reliable and significant inputs for policy makers.

The MOST UNESCO-LIPI program, especially the program of capacity building in social sciences aims to encourage social science researchers to try to bridge the gap between their researches and policy-making. This is carried out by encouraging young researchers to produce policy-relevant studies that can deliver practical recommendations for policy-makers. In line with the objective of MOST UNESCO-LIPI program, the following workshop program, supporting young scholars and social science expertise to present and exchange their knowledge, and MOST Award activities are proposed.

 OBJECTIVES:

1. To motivate social science researchers and or young scholars to give attention to the human right policies and practices.
2. To promote research-based social interests and aspirations as the most important aspect of public policies.
3. To enhance the relevancy of social and humanity studies in the formulation of public policies.
4. To improve the quality of public policies in solving social problems.
5. To promote awards to the best policy research papers
6. To provide workshop on human rights issues

 ACTIVITIES:
The program is initially planned for 1 (one) year and extendable, that consists of two major activities:

1. MOST Award
2. MOST Award Objectives

 MOST Award

The Young Indonesian Social Science scholars are invited to submit their working papers dealing with human rights and social issues The papers are written in Bahasa Indonesia.

MOST Award Objectives

To encourage young scholars and lectures of social science to try to bridge the gap between their research and policy-making, by encouraging young researchers to produce policy-relevant studies that can come up with specific recommendations, which can be enacted by policy-makers.

1. The best five policy research paper writers will be invited to present and compete for winning the MOST Awards in the human rights (international) workshop occasion.
2. The winner will get the MOST Award and her/his paper might be published in International Social Science Journal as formatted in UNESCO website, www.unesco.org/shs/issi/
3. The theme of the policy paper for the competition is ‘Human Rights in Indonesia: Policies and Practices in Social Sciences’, basically the paper should contain social research analyses and outcomes aimed at providing inputs for public policy. Paper competition should answer the urgent need for social science results and sound policies to bridge the gap between scholarly research and policy needs.
4. The topic covered:

• Human right in social issues
• Human right in Political issues
• Human right in culture and religion issues
• Poverty and Human rights issues

Proposed Dates and Location of Award
January-October 2009 in Jakarta

Award Participant

Participants may come from research institutes, universities, non-government research organizations (with reputable and recognised track record) and other related research units, including foundations and private sectors.
General qualification for participants are as follows:

1. Maximum 35 years old
2. Minimum university graduate
3. Original research from individual or group work
4. Written paper in max 25 pages or 5000-8000 words (tables and figures not included), with a double space;
5. Only short listed candidates will be called on presentation.

Workshop

The workshop establish for discussing human rights in the social science perspectives and presenting five best policy research papers.

Workshop Objectives

It is expected that the key selected social scholars in human rights experties from Indonesia as well as ASEAN regions will take part in the forum so as to discuss and exchange information and experiences. The five finalists of MOST Award will be invited to present their policy papers in the workshop.

The concept derived from discussions would give fruitful pillars for policy formulation

1. Identify the main problem in dealing with human right
2. Identify the main priority areas for Indonesian development
3. Produce a good policy paper
4. Participants come from public who’s interested in human rights including those industry and academic groups.

The workshop will be delivered in bilingual (Bahasa Indonesia and English). A chance given for a guest speaker from UNESCO, DoE and Country representatives in ASEAN.

Proposed Dates and Location of Workshop

The participants will get theories and practices in dealing with human right issues. Most of the presentation of the workshop relate to the principles of human rights for human sciences. Tentative agenda of themes covered: November 2009

Venue is tentatively provided in Gedung Widya Graha, LIPI-Jl. Gatot Subroto Kav. No 10, Jakarta. Alternatively, in the Departement of Education

Number of Workshop Participant

200 persons, consisting of: Academicians, Lecturers, Policy makers from relevant government institutions, Social/ human right scientists (from NGOs, Universities, related bodies), Human rights activists and Public media reporters/ journalists

The Workshop will be closed by granting award to the three best of research and policy papers. The awards will be delivered by the Ministry of Education, Head of UNESCO Jakarta, and Head of LIPI subsequently.

Sustainability of the Program

The initial step for the program would be carried out by joint cooperation among institutions (MOST UNESCO LIPI, Unesco, The Jakarta office for Unesco, Department of Education). When such initial program successfully implemented, then the wider spectrum covering SEA countries could be sustainable developed in longer terms. In sum, it would maintain a sustainable program for MOST.