Jakarta – Humas BRIN. Kamis (29/12), Tim Kajian Papua di Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (OR-IPSH), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyelenggarakan Diskusi Refleksi Akhir Tahun. Diskusi ini membahas tema tentang konflik, pemekaran, dan proses perdamaian di Tanah Papua.

Kegiatan tersebut menghadirkan pembicara Theo Van Den Broek (Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiscan Papua), Agus Sumule (Universitas Papua), Yan Christian Warinussy (Jaringan Damai Papua), serta Adriana Elisabeth (Peneliti BRIN terkait Kajian Papua).

Ahmad Najib Burhani, selaku Kepala OR-IPSH menyampaikan, pemerintah pusat sudah memberikan dana otonomi khusus bagi Provinsi Papua tahun 2002 – 2020.  Nominal dana tersebut terus naik  setiap periodenya. Najib mengatakan, ”Kita ketahui, beberapa bulan yang lalu telah terbentuk empat provinsi yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat. Namun kondisinya, konflik dan kekerasan masih terus meningkat”.

Menurutnya, roadmap Papua telah ada dan telah terbentuk kelompok Riset Kajian Papua lintas kementerian/ lembaga. Dengan terbentuknya BRIN, diharapkan tahun 2023 para periset yang telah bergabung semakin erat berkolaborasi dalam melakukan ekspedisi Papua tentang pendidikan, suku, agama, patung, bahasa, perbatasan, dan sebagainya.

BRIN sendiri telah mengajak putra/putri Papua bergabung dalam ekspedisi tersebut, baik yang berasal dari kampus, maupun LSM. kegiatannya untuk berkolaborasi dalam melakukan penelitian biodiversity, batuan, serta riset lainnya yang melibatkan multi disiplin ilmu, selain penelitian sosial dan humaniora.

Najib berharap, untuk berkolaborasi tidak hanya berhenti pada sesuatu yang konkrit. Maka refleksi akhir tahun ini bisa untuk melihat apa yang telah dilakukan pada tahun 2022 dan menentukan langkah ke depan.

Theo Van Den Broek, dalam paparannya membahas tema Papua 2022 Multi Kekerasan dan Peluang Perdamaian dari Perspektif Penduduk Asli Papua. Ia menggambarkan kondisi situasi di Papua selama beberapa tahun terakhir yang menunjukkan suatu perkembangan yang sangat memprihatinkan. Akibat konflik, banyak korban berjatuhan, bukan saja yang meninggal dunia atau terluka, namun juga kasus pengungsian. Kondisi ini menunjukkan rasa aman dan damai hilang. ”Kita semua menjadi saksi suatu eskalasi penguasaan/kekerasan dalam sejumlah bidang, hingga permasalahan di Papua menjadi makin rumit dan makin sulit untuk diatasi,” ujarnya.

Theo mengatakan, penguasaan disertai kekerasan struktural terasa di berbagai sektor kehidupan kemasyarakatan. Antara lain bidang keamanan, hukum, institusional dan demokrasi, kependudukan, dan informasi dan komunikasi.

Menurutnya, penyelesaian konflik harus melihat masalah utama yaitu perbedaan pemahaman akar utama konflik. Hal itu seperti masalah ekonomi dan demografis, stigmatisasi dan diskriminasi, pelanggaran hak asasi manusia, kegagalan pembangunan, dan sebagainya.

Selanjutnya Agus Sumule memaparkan tema ”DOB di Papua, Apa Kata Statistik dan Implikasinya ke Depan”. Ia mengungkap alasan pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat sebagai salah satu upaya dalam menata daerah. Hal itu sebagai solusi dalam mengoptimalkan pelayanan publik karena dapat memperpendek rentang kendali (span of controls) pemerintahan. Sehingga prosesnya lebih efisien dan efektif, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kemudian pembentukan Daerah Otonomi Baru bertujuan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, dan  memperkokoh keutuhan NKRI.

Sementara Adriana Elisabeth membahas tentang tantangan penyelesaian pelangaran Hak Asasi Manusia di Papua. Tema ini menyoroti dari berbagai aspek mulai dari sumber persoalan HAM, polemik HAM, dinamika konflik, serta dampak konflik bagi kemanusiaan.

Adriana mengatakan, penyelesain konflik perlu pendekatan humanistik dan soft skill melalui berbagai cara. Pertama, Komunikasi, dialog, perundingan, dan pembicaraan damai (peace talks). Kedua, problem solving yaitu memahamis kebenaran atas adanya konflik (masalah secara faktual & kondisi spesifik Papua),  serta penegakan hukum yang adil dan transparan. Ketiga, decision making process dengan mendengar semua perpsektif (tidak berpikir biner atau dikotomis) dan membangun mindset baru untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat non-fisik (emosi, harga diri, keselamatan, aktualisasi diri). Keempat, manajemen konflik penghentian konflik bersenjata sementara (koridor/jeda kemanusiaan) menuju rekonsiliasi.Yan Christian Warinussy mendiskusikan tentang jeda kemanusiaan yang merupakan bentuk nyata atas komitmen para pihak dalam melanjutkan upaya penjajakan menuju perundingan damai. Baginya, jeda kemanusiaan bersama merupakan upaya untuk mendorong penghentian sementara permusuhan dan kekerasan. Hal ini demi mendukung proses penjajakan menuju perundingan damai atas konflik berkepanjangan di Tanah Papua. (Sur/ed: And)