Grafik penduduk Indonesia pada rentang tahun 2010-2020 ditandai dengan pertumbuhan generasi muda yang cukup signifikan. Komparasi penduduk usia muda kini sudah mencapai 64 juta atau 28 persen dari populasi Indonesia dibandingkan dengan jumlah penduduk usia lanjut yang menunjukkan gejala penurunan (BKKBN, 2013).
Adanya kenaikan jumlah penduduk usia muda tersebut merupakan bagian dari fenomena bonus demografi yang diperkirakan akan mencapai puncaknya pada 2025-2030. Besarnya jumlah penduduk usia muda tersebut sangat berpotensi menuntun ke melimpahnya jumlah tenaga kerja di Indonesia. Namun, bagaimana dengan urusan politik?
Besarnya jumlah penduduk usia muda tersebut juga menandai adanya transformasi berpolitik dari generasi baby boom menuju generasi Y. Generasi baby boom merupakan generasi yang terlahir setelah perang dunia dan hidup pada era dunia bipolar mulai tahun 1945 hingga 1979.
Karena itu, cara pandang politik yang ditangkap generasi baby boom ini adalah melihat politik sebagai media mengamankan materi dan kedudukan. Mereka terbiasa melihat mana kawan dan lawan secara gamblang. Hal itulah yang berimplikasi pada konteks politik kekinian bahwa politik didominasi kepentingan dan melebarnya jurang antara publik maupun elite.
Platform politik bebas
Menurut Strauss (2000), politik generasi Y ditandai dengan keterikatan pada digitalisasi media. Mereka terbiasa menghadapi orang dengan beranekaragam dan bermacam latar belakang.
Namun, dibandingkan dengan generasi baby boom, kesadaran politik yang ditampilkan generasi Y hanya berlaku di permukaan, tidak sampai mendalam. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh media yang begitu masif telah memengaruhi secara signifikan arah perilaku politik generasi Y.
Peta politik Indonesia hari ini diwarnai dengan dua kecenderungan penting, yakni menurunnya kekuasaan oligarkis di tingkatan elite dan juga semakin meningkatnya kekuatan populis yang digalang di akar rumput melalui internet sehingga mampu menjadi alat penekan politik penting. Generasi Y yang semula bersifat apolitis kemudian berkembang menjadi generasi politis dikarenakan adanya ”panggilan” untuk membenahi kondisi negara.
Daripada membentuk partai politik, generasi Y lebih menyukai platform politik yang bebas, tanpa sekat, inklusif, dan juga independen secara afiliasi politik. Karena itu, pendefinisian bahasa politik yang disampaikan generasi Y lebih egaliter dan dinamis dibandingkan dengan generasi sebelumnya.
Pada intinya, politik yang digambarkan generasi Y ini ingin menampilkan tampilan demokrasi substantif, yakni politik yang melayani, politik yang lebih banyak mendengar, dan juga politik yang lebih melindungi. Berbagai hal itulah yang bisa terlihat dari berbagai macam jargon yang ditampilkan berbagai kelompok anak muda terjun dalam aksi politik jalanan.
Tanda-tanda semakin menguatnya politik generasi Y bisa dilihat dalam pemerintahan SBY jilid kedua. Indikasi yang paling utama adalah semakin intensifnya media sosial sebagai media pergerakan. Hal tersebut juga menandai adanya wajah baru dalam parlemen jalanan di Indonesia yang tidak mesti harus turun ke jalan dan rapatkan barisan, tetapi cukup dengan menyebar pesan politik melalui internet, kemudian membentuk adanya gerakan.
Hal menarik dari membaca politik generasi Y periode awal (2009-2013) adalah pembentukan ”musuh bersama” (common enemy) sebagai bentuk ikatan solidaritas kolektif, yakni dengan menempatkan korupsi dan partai politik sebagai musuh. Keduanya kemudian diolah menjadi berbagai macam pesan politik yang ditangkap kelas menengah sebagai penyebab negara tidak berjalan pada semestinya.
Kampanye ampuh tersebut memberikan pengaruh signifikan terhadap stigmatisasi populis versus elitis yang menyimbolkan rivalitas Prabowo dan Jokowi pada Pemilu 2014 lalu yang kemudian dimunculkan sebagai musuh bersama.
Berbagai macam wacana dimunculkan, seperti halnya lahirnya otoritarianisme baru, pemimpin alternatif, maupun juga harapan baru. Meskipun dalam kancah politik Indonesia, generasi Y ini masih dikatakan sebagai generasi anak bawang karena mereka hidup dan besar dalam era transisi menuju demokrasi. Artinya mereka mengalami diskontinuitas sejarah dalam membaca secara riil sejarah politik Indonesia.
Militan dan atraktif
Meski demikian, politik yang ditampilkan generasi Y ini merupakan generasi politik militan dan atraktif. Politik tidak lagi ditampilkan secara kaku, tetapi dinamis dan atraktif. Hal itulah yang menjadi alasan volunterisme politik menjadi alat baru dalam kampanye politik Indonesia kekinian.
Bagi generasi Y, sosok Jokowi merupakan personifikasi hidup dari nilai, norma, dan juga prinsip demokrasi substantif yang ingin dijabarkan dan disampaikan. Pasca Jokowi, generasi Y juga mulai mencari personifikasi hidup lainnya yang menggambarkan gambaran ideal politik itu harus dijalankan.
Sekarang ini di era kedua generasi Y (2014-kini) sudah muncul berbagai macam gerakan generasi Y lainnya yang muncul di berbagai macam kota, seperti halnya ”Vote Cerdas BDG”, ”Orang Baik, Bersih 2014”, dan lain sebagainya.
Berbagai macam gerakan tersebut disebut sebagai connective action (Sinarmata, 2015). Adapun connective action sendiri merupakan tindak lanjut dari proses keterikatan panjang antara generasi Y dengan upaya memperbaiki demokrasi kekinian.
Ke depan, generasi Y ini lambat laun akan menjadi pemain politik penting di Indonesia, baik sebagai aktor politik aktif maupun aktor politik pasif.
Ditulis oleh Wasisto Raharjo Jati, Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI, Kompas, 28 Mei 2016