Ditulis oleh : Suwartiningsih, Rabu, 7 Maret 2012


Pada tahun ini Pusat penelitian Ekonomi (P2E) sebagai salah satu lembaga riset ekonomi di Indonesia menjadi salah satu tuan rumah dalam kegiatan seminar ilmiah Forum Kajian Pembangunan (FKP). Seminar bertempat di Gedung PDII LIPI, Seminar Room PDII lantai 2 dan akan diadakan setiap minggu pada hari Rabu di bulan Maret. Untuk seminar pertama dengan judul “Labour Unrest in 2000-2, 2005-6 and 2012-13: Whats Old and Whats New?” telah dilakukan pada tanggal 7 Maret 2012 dan terselenggara dengan sukses. Seminar ini dihadiri oleh para perwakilan dari World Bank, Universitas Indonesia, European Union, ANU, SEADI-USAID dan juga para peneliti yang tertarik dengan tentang isu tenaga kerja di Indonesia.


Dr. Thee Kian Whee selaku moderator dalam diskusi menyampaikan bahwa isu mengenai tenaga kerja dalam hal ini buruh di Indonesia adalah sangat krusial, karena buruh sangat berperan penting dalam roda aktivitas perindustrian. Sekali saja buruh melakukan mogok kerja maka dampaknya akan sangat terasa bagi pengusaha dan sektor industri.


 

Keynote speech seminar ini dibawakan oleh Chris Manning sebagai ekonom senior yang fokus pada bidang ketenagakerjaan di Indonesia. Beliau mengatakan bahwa selama masa reformasi, Indonesia telah mengalami tiga (3) episode konflik antara pengusaha (employer groups) dan serikat kerja/buruh (organized labour). Dalam semua kasus yang ada, serikat buruh banyak melakukan pemogokan dengan cara turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya mengenai peningkatan upah yang dirasakan belum memenuhi standar hidup layak atau dalam upaya meminta revisi daripada perundangan tenaga kerja.

 

Dari sekian banyak kasus yang terjadi, serikat buruh selalu tidak mendapatkan keinginannya. Hal ini dikarenakan putusan pengadilan yang seringkali berpihak pada para pengusaha yang sudah dipengaruhi oleh muatan politis. Bahkan ketika terjadi perdebatan lebih lanjut jarang sekali diadakan debat terbuka umum antara serikat kerja dengan pemerintah dan pengusaha. Ini disebabkan pemerintah hanya beranggapan bahwa isu perburuhan hanyalah isu social yang belum penting untuk di selesaikan.

 

Acara seminar ini diakhiri dengan diadakan sesi diskusi. Dalam sesis diskusi tersebut banyak sekali peserta seminar yang memberikan saran ataupun kritik untuk perbaikan tulisan yang dilakukan oleh penyaji. Salah satunya oleh Peter McCawley perwakilan dari SEADI-USAID yang menyatakan bahwa dalam sistem hukum perburuhan di Indonesia memang sepertinya masih terdapat beberapa hal yang tidak realistis sehingga tidak dapat diimplementasikan dalam kenyataan di lapangan. Oleh sebab itu terjadi gap yang sangat tinggi antara apa yang dijanjikan oleh pemerintah melalui sistem hukum perburuhan dengan fakta yang terjadi. Kondisi ini terjadi salah satu penyebabbnya adalah ketika melakukan perancangan undang-undang terdapat muatan politis. Kondisi di Australia Oleh sebab itu sebaiknya pemerintah ketika merancang perundangan perburuhan sebaiknya jangan terlalu idealis dan terdapat optimum gap sehingga jurang antara keinginan atau harapan pemerintah dengan kondisi fakta buruh tidak terlalu besar.