Pada hari Selasa, tanggal 18 September 2012, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengadakan acara “Orasi Pengukuhan Profesor Riset”. Acara tersebut berlangsung di Ruang Auditorium Utama LIPI. Profesor Riset yang dikukuhkan diantaranya Dr. Muhamad Hisyam, M.A Bidang Komunikasi Antar Budaya (Sejarah), Dr. R. Siti Zuhro Bidang Ilmu Politik, dan Dr. Ir. Dwi Listyo Rahayu Bidang Oseanografi atau Oseanologi.
Profesor riset merupakan posisi akademik tertinggi di lingkungan akademik LIPI. Acara pertama, orasi ilmiah yang diisi oleh Dr. Muhamad Hisyam Bidang Komunikasi Antar Budaya (Sejarah), M.A bertemakan “Dinamika Pelaksanaan Syari’ah Islam di Indonesia”.
Pada hari Selasa, tanggal 18 September 2012, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengadakan acara “Orasi Pengukuhan Profesor Riset”. Acara tersebut berlangsung di Ruang Auditorium Utama LIPI. Profesor Riset yang dikukuhkan diantaranya Dr. Muhamad Hisyam, M.A Bidang Komunikasi Antar Budaya (Sejarah), Dr. R. Siti Zuhro Bidang Ilmu Politik, dan Dr. Ir. Dwi Listyo Rahayu Bidang Oseanografi atau Oseanologi.
Profesor riset merupkan posisi akademik tertinggi di lingkungan akademik LIPI. Acara pertama, orasi ilmiah yang diisi oleh Dr. Muhamad Hisyam Bidang Komunikasi Antar Budaya (Sejarah), M.A bertemakan “Dinamika Pelaksanaan Syari’ah Islam di Indonesia”.
Beberapa inti dari paparannya diantara lain mengenai pembatasan konsep syari’ah, pelaksanaan syari’ah di masa kesultanan, pelaksanaan syari’ah di masa kolonial, reformasi Islam dan politik syari’ah, politik hukum adat dan implikasinya terhadap pelaksanaan syari’ah, reaksi kaum reformis terhadap kebangkitan hukum adat, pelaksanaan syari’ah di masa kemerdekaan, dan undang-undang perkawinan dan pengadilan agama.
Menurutnya rihlal at-tarikhiyah menelusuri dinamika pelaksanaan syari’ah Islam di Indonesia, mulai berdirinya kesultanan-kesultanan Islam di Nusantara sampai kepada lahirnya lahirnya UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan diundangkannya Undang-undang No.7 itu kontroversi politik pelaksanaan syari’ah khususnya bidang mahkamah telah berakhir. Selama 20 tahun lebih pengalaman digunakannya undang-undang tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh umat Islam Indonesia.
Berjalannya UU itu menunjukkan kebenaran jaminan pemerintah bahwa UU itu semata-mata mengurus masalah teknis umat islam. Begitu juga bahwa UU itu sama sekali tidak terkait dengan pemulihan tujuh kata dalam Piagam Jakarta.
Peneliti Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI ini mengungkapkan bahwa saat ini, tuntutan pemulihan Piagam Jakarta tidak lagi relevan, sebab kostitusi yang ada justru menjamin pelaksanaan syari’ah, bahkan negara malah mengimplementasikannya lengkap dengan infrastruktur dan kelembagaannya.
Acara kedua, orasi ilmiah yang diisi oleh Dr. R. Siti Zuhro, peneliti Bidang Ilmu Politik Lokal di Puslit Politik LIPI, yang bertemakan “Birokrasi dan Politik di Indonesia”. Karya Pr mengetengahkan masalah tantangan birokrasi Indonesia, relasi birokrasi, politik, dan masyarakat. Menurutnya penting bagi Indonesia untuk membangun sistem birokrasi yang berkultur dan berstruktur rasional-egaliter bukan irasional-hierarkis.
Ukuran kesejahteraan rakyat sangat ditentukan oleh kualitas birokrasi yang baik dan melayani. Menurutnya, birokrat perlu membiasakan diri mencari cara-cara pelayanan publik yang inovatif, antisipatif, proaktif dan cerdas memahami kebutuhan publik.
Ia mengungkapkan bahwa meskipun secara konseptual demokratisasi dan debirokratisasi saling terkait dan bisa saling mendorong perbaikan masing-masing, tetapi tidak demikian halnya di tataran empirik sebab realitasnya sulit diwujudkan.
“Demokratisasi yang berlangsung di Indonesia tidak mampu mendorong secara signifikan reformasi birokrasi”, ujar peneliti senior P2P-LIPI ini. Tantangan besar justru datang dari birokrasi yang lamban dalam merespon perubahan yang pesat dalam masyarakat.
Akibatnya, perbaikan birokrasi tertinggal. Sementara itu, perubahan politik terus berlangsung. Pluralisme birokrasi yang sedang berlangsung hanya diwarnai dengan kritik dan sorotan tajam societal forces yang menilai pemerintah pusat dan daerah tidak mampu mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, dan netral.
Menurut Siti Zuhro, ada beberapa kontribusi kebijakan yang penting dilakukan Indonesia ke depan memerlukan pembenahan sistem dan SDM birokrasi sebagai fondasi kinerja pemerintah pusat dan daerah.
Peran sentral birokrasi sebagai pelaksana program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menjadikan institusi ini penting. Perbaikan birokrasi tersebut diperlukan dalam konteks mereformasi relasi birokrasi dan politik yang selama ini tampak kurang profesional.
Pada saat yang sama, peran birokrasi nasional nasional dan daerah (dalam membuat regulasi yang business friendly) juga diperlukan untuk memajukan perekonomian melalui investasi. Karena itu, relasi, sinergi, dan interaksi antara birokrasi, politik, dan masyarakat (baik di pusat dan daerah) sangat diperlukan.
Peneliti pada Pusat Penelitian Politik ini, mengungkapkan kesejahteraan rakyat sangat ditentukan oleh kualitas birokrasi yang baik dan melayani. Untuk itu, penting bagi Indonesia untuk membangun birokrasi yang berkultur dan berstruktur rasional-egaliter, dan bukannya yang irasional-hierarkis.
Zuhro menambahkan, perlu ditumbuhkan semangat pioner dan bukannya budaya minta petunjuk atasan. Para birokrat perlu membiasakan diri mencari cara-cara pelayanan publik yang inovatif, antisipatif, proaktif, dan cerdas dalam memahami kebutuhan publik tanpa diskriminasi.
Terakhir, lulusan Ilmu Politik dari Curtin University, Perth, Australia ini mengungkapkan bahwa birokrasi Indonesia ke depan diharapkan dapat memiliki ciri-ciri birokrasi yang mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam melayani publik secara kompetitif, efektif, dan efisien.
Untuk itu, fit and proper test penting untuk dilakukan dalam melakukan rekrutmen sember daya manusianya. Birokrasi juga perlu memberikan reward merit system atau memberikan penghargaan dan imbalan gaji sesuai pencapaian prestasi, dan bukan spoil system atau hubungan kerja yang kolutif, diskriminatif kurang berjalan. Dengan kata lain, birokrasi Indonesia harus netral dalam politik, tidak diskriminatif, tidak memanfaatkan fasilitas maupun akses milik negara untuk kepentingan individu dan partai politik.
Acara ketiga, orasi ilmiah yang diisi oleh Dr. Ir. Dwi Listyo Rahayu Bidang Oseanografi atau Oseanologi yang bertemakan “Kelomang (Crustacea, Decapoda, Anamura) di Perairan Indonesia”.
Menurutnya dunia menghadapi penurunan keanekaragaman jenis biota laut akibat terjadinya perubahan lingkungan, baik dikarenakan aktivitas manusia maupun perubahan kondisi alam.
Adalah tugas kita untuk mempelajari dan mengetahui kekayaan di alam sehingga dapat dijaga kelestariannya dan dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan. Dwi Listyo sebelumnya berhasil menemukan satu marga baru dan 26 jenis baru kelomang di perairan Indonesia, 5 jenis baru di perairan Samudra Hindia, serta 2 marga baru dan 9 jenis baru di perairan Pasifik Barat. “Beberapa penggemar kelomang dan akuarium memelihara kelomang darat dan memberikan petunjuk pemeliharaan tetapi penelitian ilmiah tentang kelomang belum pernah dilakukan,”.
Peneliti dari UPT Loka Bio Industri Laut Mataram ini mengungkapkan manfaat penelitian taksonomi maupun aspek biologi lainnya mungkin tidak dapat dirasakan secara langsung, tetapi untuk mengetahui fungsi suatu biota di ekosistem perlu diawali dengan penelitian taksonomi. Hubungan suatu jenis biota dan lingkungannya tidak akan dapat dimengerti tanpa mengetahui dasar kehidupan dan evaluasi biota tersebut. Apabila pengetahuan dasar tentang suatu biota telah diketahui maka dalam kaitannya dengan konservasi lingkungan tidak ada lagi pertanyaan”bagaimana kita tahu apakah akan melindungi seratus jenis biota atau satu jenis saja” atau “mengapa hanya jenis tertentu saja yang harus dilindungi?”.
Terakhir acara sidang ditutup dengan penyerahan Piagam dan Widyamala pengukuhan Profesot Riset oleh Ketua Majelis Profesor Riset kepada tiga Profesor Riset yang dikukuhkan diantaranya Dr. Muhamad Hisyam, M.A Bidang Komunikasi Antar Budaya (Sejarah), Dr. R. Siti Zuhro Bidang Ilmu Politik, dan Dr. Ir. Dwi Listyo Rahayu Bidang Oseanografi atau Oseanologi. (Anggih Tangkas Wibowo)
Beberapa foto dokumentasi acara “Orasi Pengukuhan Profesor Riset”