Liputan6.com, Jakarta : Partai Demokrat memilih jalur konvensi untuk menentukan capres-cawapres yang akan maju pada pemilu 2014. Menanggapi langkah yang d iambil Demokrat itu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menilai KPK harus ikut mengawasi konvensi tersebut terkait sumber dana.
“Sebenarnya yang harus diperhatikan KPK khususnya, yakni sumber dana konvensi itu. Itu tentunya biayanya nggak dikit,” kata Pengamat Politik LIPI Ikrar Nusa Bhakti di Jakarta, Rabu 17 Juli 2013.
Ikrar mengungkapkan, untuk sekali survei saja paling tidak dana yang harus dikeluarkan sebesar Rp 750 juta. Apalagi, dalam konvensi Partai Demokrat kabarnya akan diadakan 3 kali survei.
Dengan hitungan seperti ini saja, lanjut Ikrar, sudah dapat dibayangkan biaya yang harus dikeluarakan pasti mencapai miliaran rupiah. Dan, ini yang harus diperhatikan KPK.
“Jadi itu yang perlu diperhatikan. Itu Kongres Partai Demokrat di Bandung bagaimana tuh (sumber dana),” tandas Ikrar. (Tnt/Yus)
| » Sumber : Liputan6.com, 18 Juli 2013
» Kontak : Ikrar Nusa Bhakti |