Penulis : Agus Syarif Hidayat
Abstrak :
Studi ini membahas tentang peran institusi dan infrastruktur ekonomi dalam pengembangan masyarakat pesisir Batam, Bintan dan Karimun (BBK) yang merupakan daerah perbatasan antara Indonesia dan Singapura. Ada dua kelembagaan ekonomi masyarakat nelayan yang secara langsung bersentuhan dengan kehidupan para nelayan dengan frekuensi keterlibatan yang sangat intens, yaitu kelompok nelayan dan koperasi nelayan. Kelompok nelayan merupakan representasi dari institusi informal, sedangkan koperasi nelayan adalah representasi kelembagaan formal. Kebijakan pemerintah terutama Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) telah positif memberikan kontribusi terhadap penguatan institusi formal dan informal dalam masyarakat nelayan. Namun demikian, program pemerintah belum secara memadai berkontribusi dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur ekonomi di daerah pesisir, seperti tempat pelelangan ikan (TPI) dan stasiun solar untuk nelayan (SPDN). Pemberdayaan dana CSR adalah cara alternatif untuk membangun masyarakat pesisir dan membangun infrastruktur penunjangnya.
Kata Kunci : Kelembagaan masyarakat pesisir, Infrastruktur pesisir, PEMP, Corporate Social Responsibility, Free Trade Zone