Politik Aceh dalam Ujian? Jurnal Penelitian Politik Vol. 9 No. 2 Tahun 2012

 

Provinsi Aceh baru saja melangsungkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada April 2012 lalu. Itu merupakan pemilihan kepada daerah Aceh yang kedua pasca-MoU Helsinski, yang menjadi momentum perdamaian di Aceh setelah sekian lama didera konflik berkepanjangan. Pilkada 2012 melibatkan persaingan antara lima pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, termasuk Irwandi Yusuf yang merupakan calon petahana. Kesempatan pilkada kali ini menjadi momen menarik dan sekaligus penting bagi kelangsungan demokrasi dan perdamaian di Aceh. 

 

Pilkada yang pertama kali dilakukan pasca-MoU Helsinski pada April 2006 mengundang spekulasi atas kemungkinan terjadinya konflik yang menyebabkan pilkada  tersebut akan gagal, namun spekulasi tersebut terbantahkan dengan terpilihnya pasangan Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar. Pilkada 2006 bahkan berlangsung dalam kondisi yang relatif damai –kendati tetap diwarnai sejumlah tindak kekerasan dan intimidasi– bila mengingat Aceh baru saja lepas dari konflik menahun.

 

Berdasarkan pertimbangan dan pengalaman Pilkada 2006, banyak pihak yang mengharapkan Pilkada 2012 akan sukses. Namun, perkembangan menjelang pelaksanaan Pilkada 2012 menunjukkan lain. Ketegangan yang mengakibatkan tertundanya pelaksanaan pilkada yang seharusnya berlangsung di tahun 2011, hingga sengketa yang harus diselesaikan di tingkat Mahkamah Konstitusi. Sengketa tersebut termasuk di dalamnya tentang keabsahan calon independen dalam pilkada. Publik Aceh dalam menghadapi Pilkada 2012 seolah terbelah antara kubu Irwandi Yusuf dan Muhyan Yunan yang maju dari jalur independen dengan kubu Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf di sisi lain. Ketegangan itu juga memunculkan korban jiwa di salah satu kubu. Ketegangan yang memuncak ini seolah menjadi “langkah mundur” jika menengok kelangsungan Pilkada 2006 yang tidak terlalu banyak gejolak.

 

Jurnal Penelitian Politik kali ini menyajikan ulasan tentang perkembangan demokrasi lokal di Aceh. Berangkat dari latar belakang yang terurai di atas, artikel yang kami tampilkan menyangkut persoalan konstelasi politik dan demokrasi lokal di Aceh. Tema ini menyangkut perkembangan dan perbandingan dua pilkada yang sudah dilangsungkan di Aceh dengan perkembangan dukungan terhadap pemenang Pilkada 2012 Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf. Permasalahan kesejahteraan dan pembangunan yang tidak merata dan dukungan politik menjadi isu sentral dalam artikel berjudul “Disparitas Regional dan Konflik Pilkada Aceh 2012”. Ketimpangan pembangunan yang berujung pada ketidakpuasan sejumlah kabupaten di Provinsi Aceh menjadi sorotan, terkait dengan peta dukungan terhadap lima pasangan cagub dan cawagub yang bertanding pada Pilkada 2012. Uraian artikel tersebut menggarisbawahi dukungan yang kuat kepada pasangan pemenang Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf yang terkonsentrasi di Pantai Timur, sedangkan keempat pasangan lainnya, terutama Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar, mendulang suara dari Pantai Barat dan wilayah tengah. Argumen menarik dari artikel tersebut adalah kaitan antara dukungan suara yang bersinggungan dengan ketimpangan pembangunan dengan peluang munculnya upaya pembentukan provinsi baru.

 

Pada artikel lainnya membahas mengenai perkembangan Partai Aceh (PA) sebagai kekuatan utama politik lokal. PA yang merupakan transformasi GAM yang pada era konflik merupakan kekuatan bersenjata, pada era damai sudah bertansformasi menjadi kekuatan politik yang medan perjuangannya adalah parlemen dan pemerintahan lokal. Transformasi GAM menjadi PA masih menjadi salah satu tolok ukur bagi kelangsungan perdamaian di Aceh, menyusul ditinggalkannya jalan kekerasan menjadi jalan konstitusional. Kondisi internal PA dan perkembangan perdamaian Aceh masih sejalan, meskipun kita harus tetap memperhatikan komponen kekuatan masyarakat sipil sebagai bagian dari stabilitas perdamaian Aceh ke depannya.

 

Jurnal Penelitian Politik kali ini juga hadir dengan resume hasil penelitian yang dilakukan oleh kelompok penelitian di Pusat Penelitian Politik LIPI (P2P LIPI). Tim penelitian pertama mengkaji topik menarik mengenai problematika peran ganda gubernur di daerah otonomi khusus, dengan mengambil studi kasus Aceh, Papua, DKI Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Peranan gubernur di era otonomi daerah sering problematik antara perannya dalam mewakili pemerintah pusat dan menerapkan kebijakan pemerintah pusat di daerah pada satu sisi, dan di sisi lain bagaimana gubernur menyelaraskan hubungan dengan lembaga-lembaga yang ada di lingkup pemerintahannya. Peranan gubernur di keempat daerah penelitian tersebut menunjukkan perbedaan yang terkait karakter kekhususan masing-masing daerah serta juga terkait dengan tuntutan dan perdebatan tentang kekhususan/keistimewaan yang dianggap belum tuntas.

 

Penelitian kedua yang ditampilkan dihasilkan dari laporan penelitian yang melihat fungsi pengawasan DPR di era reformasi. Dinamika politik era reformasi tidak serta-merta membuat DPR menjadi lebih baik. Ini karena terkadang “godaan” politik transaksional antara DPR dan pemerintah menjadikan mereka lebih banyak menggunakan fungsi pengawasan sebagai “kartu truf” dan peningkatan posisi tawar dengan pemerintah. Belum lagi adanya anggapan bahwa fungsi pengawasan diukur dari seberapa sering penggunaan hak angket dan interpelasi yang diajukan, dibandingkan mekanisme dengar pendapat yang merupakan skema sederhana tapi sepatutnya juga efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan. Akibat persepsi demikian, membuat penggunaan hak angket dan interpelasi menjadi bias dan sarat dengan politik transaksional, yang pada gilirannya menjadikan DPR semakin terpuruk bahkan lemah dalam pelaksanaan fungsi utamanya, yaitu fungsi legislasi.

 

Laporan penelitian yang terakhir adalah hasil dari penelitian yang mengkaji diplomasi Indonesia dan isu keamanan energi. Tim peneliti melihat perkembangan dan perubahan posisi Indonesia dari negara pengekspor migas menjadi net importir merupakan hal krusial yang harus diikuti perubahan paradigma dalam pengembangan cetak biru kebijakan energi nasional. Hal itu harus dibarengi dengan penguatan diplomasi dan pengembangan energi yang tidak lagi bersandar pada energi fosil, namun juga energi terbarukan dan jaringan mitra internasional yang dapat menguatkan posisi Indonesia sebagai negara net importir. Namun perkembangan dari skema kebijakan energi Indonesia masih terlalu menekankan pada aspek domestik (domestic heavy) yang menempatkan Indonesia sebagai area eksploitasi dan belum melihat potensi internasional sebagai sumber yang dapat dijadikan alternatif. Hal itu terlihat dari Pertamina yang belum didukung secara maksimal sebagai pemain di tingkat regional bahkan global. Penelitian ini juga melihat peranan pemerintah belum konsisten dalam menerapkan energi sebagai sebuah komoditas strategis yang harus diperjuangkan dengan mengedepankan kepentingan nasional, sembari tetap mengedepankan efisiensi. 

 

Selain ketiga resume penelitian tersebut, edisi kali ini juga hadir dengan ulasan buku yang berjudul “Antara Daerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an” sebagai kajian menarik yang melengkapi pembelajaran kita terhadap persoalan otonomi daerah masa kini. Pada dasawarsa dimana Indonesia mengalami perjuangan berat karena banyaknya gerakan separatis yang muncul di berbagai daerah sedangkan pemerintah pusat masih belum sepenuhnya stabil pascakemerdekaan. Kita masih bisa mengingat tuntutan daerah terhadap pemerintah pusat yang sebagian berujung dengan penyelesaian militer, telah membuat Indonesia yang masih muda baik sebagai bangsa dan negara, terkoyak. Buku ini merupakan sebuah upaya untuk mengingat kembali masa tersebut dan memberikan ingatan segar akan sebuah periode penting yang justru paling sedikit catatannya.

 

Redaksi berharap hadirnya Jurnal Penelitian Politik ini dapat disamput baik oleh para pembaca. Akhir kata, kami ucapkan selamat membaca.

 

 

 

Heru Cahyono 

Chairul Fahmi 

 

Athiqah Nur Alami