Penelitian Tahun 2010
Abstrak:
Peran sosial politik ABRI yang dominan, pola sistem pemerintahan otoriter, dan kedudukan Polri yang menjadi satu dalam naungan institusi ABRI menyebabkan budaya militer menjadi sangat melekat dalam institusi Polri. Doktrin-doktrin militer ABRI pada saat itu mendominasi seluruh karakter organisasi Polri sehingga kultur yang terbangun di tubuh Polri adalah kultur militeristik dan sarat dengan pola tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah anggotanya. Fungsi kepolisian menjadi tidak ada bedanya dengan fungsi militer pada masa tersebut. Pasca jatuhnya pemerintahan Orde Baru (Orba), Indonesia mulai memasuki sistem pemerintahan demokrasi. Konsekuensi dari sistem demokrasi di bidang keamanan adalah terwujudnya kekuatan militer dan kepolisian yang profesional dan tidak terkait dengan bidang politik. Beberapa langkah perubahan dilakukan, yang salah satunya mencabut konsepsi Dwifungsi ABRI, pemisahan Polri dari TNI secara kelembagaan, serta dikeluarkannya beberapa regulasi yang mengatur kembali kedua institusi keamanan tersebut. Salah satu regulasi itu adalah UU Polri No. 2 tahun 2002 yang mengamanatkan agar dilakukan pembenahan dalam institusi Polri; atau secara konseptual disebut Reformasi Internal Polri.
Namun di sisi lain, beberapa kasus terakhir memperlihatkan bahwa upaya Reformasi Internal Polri masih belum selaras dengan implementasinya. Walaupun telah ada perubahan di tataran nasional, seperti telah dilakukannya pemetaan upaya reformasi internal dari aspek instrumental, struktural, dan kultural, tetapi dalam realitasnya, performa polisi yang terlihat masih diwarnai oleh pola yang masih relatif sama dengan masa Orba. Akibatnya, citra Polri masih dipandang negatif di mata masyarakat.
Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji mengenai Polri di Era Demokrasi, dengan melihat pada aspek Reformasi Internal Polri. Beberapa hal akan diulas dalam kajian ini, seperti pemetaan Polri dari sisi historis di Indonesia, upaya-upaya yang telah dilakukan dalam konteks reformasi internal tersebut, kendala yang dihadapi, dan sebagainya.
Penelitian ini berada dalam tataran tema Pengelolaan Keamanan dan Pertahanan yang akan difokuskan pada kajian kepolisian di Indonesia (Polri), dengan melihat Polri di Era Demokrasi. Ini merupakan penelitian pertama dari serangkaian penelitian yang direncanakan selama lima tahun ke depan (2010-2014). Penelitian untuk tahun 2010 difokuskan pada analisis secara umum Reformasi Internal Polri. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kajian Reformasi Internal Polri yang komprehensif dan dapat berguna bagi kebijakan pengelolaan keamanan, khususnya untuk pengembangan kepolisian di masa mendatang.
Agar penelitian ini dapat maksimal, pengumpulan data dilakukan dengan cara : a) survei lapangan secara langsung ke Jakarta dan Bandung ; b) analisis dokumen-dokumen sekunder; c) Focus Group Discussion (FGD) dengan pihak-pihak yang berkompeten, khususnya Polri serta pihak legislatif, elit politik lokal serta sejumlah stakeholders lainnya dilakukan untuk mencari jawaban permasalahan penelitian di lokasi penelitian.