PENANTIAN publik mengenai reshuffle kabinet kini terbayar sudah. Setelah menanti sejak lebih dari setengah tahun, akhirnya publik menyaksikan pengumuman Presiden Joko Widodo mengenai siapa saja menteri yang diganti dan tak masuk lagi kabinet, siapa pula yang hanya bergeser posisi. Ada 13 posisi menteri dan jabatan setingkat menteri yang diganti, 8 di antaranya menteri-menteri baru yang masuk ke kabinet, sedangkan 5 menteri lainnya hanya bertukar posisi. Sementara itu, diciptakan satu posisi baru yakni Wakil Menteri Perindustrian yang dijabat mantan Ketua BKPM Franki Sibarani. Mereka yang bertukar posisi ialah Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan digantikan Wiranto.
Luhut menjadi menko maritim dan sumber daya yang sebelumnya diduduki Rizal Ramli. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pindah ke menteri perencanaan pembangunan nasional/Kepala Bappenas, sedangkan posisi menteri keuangan diberikan kepada Sri Mulyani Indrawati, yang pernah jadi menteri keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menteri ATR/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan keluar dari kabinet, digantikan Sofyan Djalil yang sebelumnya menjadi menteri PPN/Kepala Bappenas. Thomas Lembong yang sebelumnya menteri perdagangan digantikan Enggartiasto Lukita. Sementara itu, Lembong menjadi Kepala BKPM menggantikan Franki Sibarani. Ignasius Jonan dicopot dari menteri perhubungan dan digantikan Budi Karya Sumadi yang sebelumnya menjabat Dirut PT Angkasa Pura II. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan juga digantikan Muhadjir Effendy, mantan Rektor Universitas Muhammadyah Malang.
Menteri ESDM Sudirman Said juga digantikan Archandra Tahar, seorang profesional nonpartai yang ahli dalam bidang energi dan sumber daya mineral. Menpan-Rebiro Yuddy Chrisnandi digantikan Asman Abnur dari Partai Amanat Nasional. Menteri Perindustrian Saleh Husin digantikan Airlangga Hartarto dari Partai Golkar. Mengapa diganti? Reshuffle kabinet ini tentunya menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pelantikan Wiranto sebagai menko polhukam menimbulkan tanda tanya besar di kalangan aktivis HAM. Sampai detik ini nama Wiranto masih masuk daftar orang Indonesia pelanggar HAM d Timor Timur. Meskipun sudah ada Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste yang menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM di Timor-Timur, nama Wiranto masih tetap negatif di beberapa negara Eropa Barat. Karena itu, sulit bagi Wiranto untuk berkunjung ke negara-negara Eropa Barat. Pencopotan Jonan sebagai menteri perhubungan juga menimbulkan tanda tanya. Itu tidak lepas dari kinerja Jonan yang berhasil memperbaiki PT KAI, membangun pelabuhan-pelabuhan sebagai bagian dari pembangunan tol laut, dan bandara-bandara baru.
Selain itu, Jonan ialah pendobrak di Kementerian Perhubungan yang meniadakan praktik korupsi di jajaran Kementerian Perhubungan. Namun, Jonan memang memiliki kelemahan sebagai orang yang suka membuat pernyataan kontroversial, seperti soal siapa yang bertanggung jawab atas kemacetan di Brexit (Brebes Timur) pada libur Lebaran lalu. Sudirman Said juga orang yang sangat berjasa dalam pembubaran Petral sehingga pemerintah dapat mengurangi pengeluaran anggaran untuk impor minyak dari luar negeri. Dia juga membongkar kasus Freeport Gate, yakni adanya upaya untuk mencari keuntungan dari proses penjualan saham PT Freeport Indonesia. Namun, silang pendapat antara dirinya dan Menko Maritim Rizal Ramli menjadikan kegaduhan di internal kabinet muncul ke publik. Rizal Ramli yang hanya 11 bulan sebagai menko maritim memang dipandang suka bikin kisruh di kabinet. Tak lama setelah dilantik sebagai menteri (12 Agustus 2015), dia langsung menantang Wapres Jusuf Kalla di muka publik soal program pembangunan listrik 35 ribu megawatt.
Rizal juga ribut dengan Sudirman Said soal pembangunan Blok Masela di Maluku, apakah on shore atau off shore. Belum lagi soal Pelabuhan Tanjung Priok dan proyek reklamasi pantai di Teluk Jakarta. Seringnya Rizal Ramli bikin gaduh menyebabkan ia harus ke luar dari kabinet. Menpan-Rebiro Yuddy Chrisnandi menjadi objek berita karena seringnya membuat peraturan terkait dengan pejabat negara dan PNS yang hanya berlaku pada orang lain, tetapi tidak berlaku bagi dirinya sendiri. Ini bisa dilihat dari batasan undangan perkawinan yang dibatasi hanya 500 undangan. Padahal, dia mengundang ribuan orang saat promosi guru besarnya di Universitas Nasional. Yang terbaru ialah soal PNS dilarang menggunakan mobil dinas saat mudik Lebaran 2016, padahal dia sendiri menggunakan kendaraan jabatan untuk pulang kampung. Banyak analisis mengenai mengapa Luhut digeser menjadi menko maritim dan sebelumnya Kepala Staf Presiden (KSP). Pada jabatan KSP, posisi Luhut bagaikan matahari kembar dengan Wapres Jusuf Kalla. Sementara itu, dalam jabatannya sebagai menko polhukam, kekuasaan yang dimiliki Luhut dinilai publik terlalu besar sehingga Presiden seakan berada di bawah bayang-bayang kekuasaan Luhut.
Kabinet impian? Bila kita kaji lebih mendalam, masuknya delapan nama baru dalam Kabinet Kerja ini menunjukkan betapa Presiden Jokowi sangat peduli pada beberapa hal. Pertama, Jokowi ingin agar kinerja para menteri ekonomi lebih baik daripada sebelumnya. Masuknya Sri Mulyani menjadi menteri keuangan dan berpindahnya Bambang Brodjonegoro menjadi menteri PPN/Kepala Bappenas menjadikan trio–Darmin Nasution, Sri Mulyani, dan Bambang Brodjonegoro–menjadi amat klop. Mereka bukan saja memiliki hubungan erat sebagai senior dan junior di FEUI, melainkan juga memiliki pandangan yang sama tentang bagaimana memperbaiki rencana pembangunan ekonomi, keuangan, dan pemerataan pembangunan dan pendapatan menjadi sinergis. Itu ditambah dengan wajah-wajah baru di kementerian-kementerian perindustrian dan perdagangan yang dijabat Enggartiasto Lukita dan Airlangga Hartarto. Bersedianya Sri Mulyani juga menunjukkan betapa ada kepercayaannya kepada Presiden Jokowi sehingga dia mau pulang ke Indonesia meninggalkan posisinya yang nyaman di Bank Dunia.
Kedua, silang pendapat di internal kabinet juga bisa dilokalisasi, hanya di dalam sidang kabinet dan tidak masuk ke ranah publik yang menimbulkan kesan tidak kompaknya anggota kabinet. Ketiga, reshuffle kabinet ini juga berjalan smooth tanpa diawali kegaduhan politik. Selain itu, Presiden Jokowi menunjukkan posisinya sebagai primus interpares di kabinet, nakhoda eksekutif yang independen dari pengaruh kekuatan-kekuatan oligarki di partai-partai politik. Keempat, suatu yang amat positif, proses menuju reshuffle juga menunjukkan betapa apiknya hubungan antara Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, menuju dwitunggal yang kita idam-idamkan. Kelima, era Jokowi pada 2016 ini menunjukkan betapa baiknya hubungan antara eksekutif dan legislatif. Kita berharap tidak ada lagi menteri yang diboikot di DPR, seperti yang terjadi pada Sri Mulyani di era SBY-Budiono atau Menteri BUMN Rini Soemarno di era Jokowi. Kita juga berharap reshuffle ini adalah yang terakhir pada era Jokowi-JK. Semoga the dream team ini dapat memenuhi harapan rakyat. Selamat bekerja.
Sumber: http://www.mediaindonesia.com/news/read/58535/kabinet-yang-didambakan/2016-07-28