JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan audiensi dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan LIPI di kantor DPP PDIP Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.
Salah satu perwakilan dari pihak KPK yakni Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengatakan audiensi tersebut merupakan program bernama politik cerdas berintegritas yang tengah dijalankan oleh KPK untuk penguatan tata kelola partai.
“Yang pertama KPK punya program untuk penguatan partai tata kelola lebih baik dan kita bilang lebih berintegritas karena dia lebih banyak upaya pencegahan. Kita tahu banyak kader partai memegang peran penting dan kita ingin juga partai mempunyai kebijakan yang sangat kuat untuk mendorong baik pencegahan di daerah dan pusat,” kata Pahala di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2017).
Pahala juga menjelaskan, sekira 32 % kader parpol terlibat kasus di KPK. Karena itu, ke depan secara real KPK ingin membantu proses pengkaderan Parpol ini. Lalu, KPK juga ingin mendorong transparasi keuangan yang ada di setiap parpol.
“Intinya ini langkah utama dari KPK untuk mendekat ke partai, ada 10 partai akan kita datangi dan rencananya ketua KPK sudah bersurat ke 10 partai tapi sekali lagi kita dahulukan PDIP karena ini urutan pertama,” jelas Pahala.
Sementara itu, Sekjen Partai PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa pihaknya menyambut baik terhadap program politik cerdas berintegritas yang sedang dijalankan oleh KPK.
“Partai memberikan apresiasi atas terobosan KPK untuk jemput bola dan melakukan dialog bersama kami dan seluruh partai politik lebih-lebih ada jembatannya LIPI,” ungkap Hasto.
Dilain pihak, Peneliti Senior LIPI Syamsudin Haris, menjelaskan bahwa pihak LIPI hanya membantu KPK guna mempersipakan instrumen tata kelola yang baik dalam sebuah parpol.
“Jadi sifatnya membantu KPK untuk mempersiapkan instrumen tata kelola yang baik, kemudian di mana bisa meminimalkan potensi penyalahgunaan kekuasaan di kalangan partai politik kita juga menyiapkan model atau sistem kaderisasi yang baik,” kata Syamsudin Haris. (aky)