Jakarta – Humas BRIN. Kebijakan pendidikan yang belum mempertimbangkan karakter masyarakat di Kawasan Indonesia Timur (KIT) pada umumnya, dan Papua pada khususnya. Sebetulnya harus diubah, karena tidak cocok dengan karakter masyarakat di sana.
“BRIN menawarkan konsep pendidikan berbasis hasil riset,” kata Lilis Mulyani, Plt. Kepala Pusat Riset Masyarakat dan Budaya (PMB) BRIN, saat membuka webinar Membangun Indonesia Timur, Membangun Masa Depan Indonesia, Selasa, di Jakarta (29/03).
Webinar dengan mengusung tema Mengembangkan Konsep Pendidikan yang Tepat untuk Indonesia Timur, merupakan kerja sama antara BRIN, Pusat Studi Heritage Nusantara, Universitas Kristen Satya Wacana, Universitas Okmin Papua, dan Universitas Cendrawasih.
Anggi Afriansyah peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN, dalam paparannya menjelaskan, bahwa wilayah Indonesia timur memiliki beragam permasalahan. “KIT ini kompleksitasnya tinggi, ekonomi menjadi dasar kebijakan pemerintah. Permasalahan lainnya, yaitu: pendidikan gratis, kesejahteraan masyarakat, digitalisasi modern, dan lain-lain,” ujar Anggi.
Terkait hal tersebut, Anggi menawarkan konsep pendidikan berdasarkan hasil riset, di antaranya: desain pendidikan yang responsif terhadap kondisi geografis, demografis, dan sosial budaya. Layanan pendidikan berbasis nilai, dan kearifan lokal.
Senada dengan Anggi, Bernarda Meteray dari Universitas Cendrawasih menjelaskan, bahwa sistem pendidikan di Papua, masih bersifat umum. Mengabaikan aspek sejarah, geografis, dan sosial budaya. “Papua belum memiliki grand design pendidikan, sehingga memerlukan kajian yang tepat, di setiap wilayah adat,” jelasnya. Bernarda berharap, adanya komitmen kepala daerah, terjalinnya kerja sama universitas swasta dan negeri di KIT, dapat ditingkatkan. “Hal ini untuk memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia di Papua sebesar 62,99, yang masih di bawah angka capaian nasional, yaitu 70,81,” pungkasnya. (suhe/ed: sg, ns)