Jakarta – Humas BRIN. Kualitas pelaksanaan demokrasi di Indonesia disoroti tengah menjadi tantangan. Hal ini dikuatkan dengan beberapa laporan pelaksanaan awal 2023 yang menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia rentan mengalami penurunan. Hal itu sama halnya dengan tren yang terjadi secara global, sebagaimana pemberitaan Jakarta Post, 17 Januari 2023. Persoalan demokrasi inipun tak lepas dari segi penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Di mana, demokrasi merupakan salah satu sistem politik yang memberi penghargaan atas hak dasar manusia.
Sementara, ancaman resesi yang menghantui beberapa negara saat ini juga menjadi tantangan lain bagi stabilitas dan demokrasi suatu negara, termasuk Indonesia. Hal ini lantaran kondisi ekonomi suatu negara memiliki keterkaitan yang erat dengan demokrasi, terutama dalam menjaga stabilitas demokrasi suatu negara.
Dengan latar belakang tersebut, Pusat Riset Politik – Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) menyelenggarakan Outlook 2023 dengan tema “Political Outlook Indonesia 2023: Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Tengah Ancaman Resesi”, Selasa (31/01) di Gedung Widya Graha, Kampus BRIN Gatot Subroto Jakarta. Kegiatan tersebut juga disiarkan secara daring melalui kanal youtube.
Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan, Sosial, dan Humaniora Ahmad Najib Burhani, dalam sambutannya menyampaikan, setahun mendatang akan diselenggarakan Pemilu. Ia mengatakan, itu memungkinkan tahun ini menjadi tahun politik dan tahun yang sangat penting. Termasuk erat kaitannya dengan kegiatan-kegiatan riset dan aktivitas politik di PRP-BRIN. “Beberapa orang mengindikasikan bahwa pada Pemilu 2024, akan muncul persoalan atau isu terkait etnisitas, “ jelas Najib. Menurutnya, kondisi itu tentu akan berbeda dengan Pemilu sebelumnya, yang saat itu terkait isu agama.
Isu-isu lain yang akan menjadi bahasan menarik yaitu platform digital apa yang akan digunakan dalam kepentingan politik (Pemilu), seperti etika/moralitas terkait kebijakan pemerintah yang bersinggungan dengan Pemilu 2024, pelanggaran HAM, dan yang lainnya. Beberapa isu yang muncul tersebut menjadi catatan penting dalam kaitannya dengan Outlook 2023.
Hal menarik lainnya yang muncul ialah posisi BRIN dalam kaitannya dengan tahun politik. Sebagai, lembaga pemerintah, BRIN harus bisa menjaga independensi dari partai-partai politik dan kepentingan politik. Oleh karena itu, adanya Isu-isu yang muncul nantinya menjadi landasan yang relevan penyelenggaraan Outlook 2023 pada kegiatan hari ini.
Kegiatan ini menghadirkan pembicara yaitu para peneliti PRP-BRIN. Mereka membahas tentang demokrasi dan HAM dari berbagai sisi sesuai bidang kepakarannya.
Siti Zuhro membahas keterkaitan demokrasi dan HAM dengan perwakilan politik, pemerintahan, dan otonomi daerah. Ia mengatakan, demokrasi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Hampir semua penopang sistem demokrasi kurang efektif, bukan hanya dari aspek kebebasan sipil dan pluralism, namun juga fungsi pemerintahan. Hal ini karena demokrasi yang terkonsolidasi belum terwujud. Ia juga menjelaskan berbagai permasalahan/isu-isu yang muncul terkait perwakilan politik, pemerintahan, dan otonomi daerah menjelang Pemilu 2024.
Sedangkan Kurniawati H. Dewi dari Klaster Agama, Gender, dan Minoritas mengaitkan demokrasi dan HAM dengan Agama, Gender, dan Minoritas. Dalam paparannya, ia menekankan bagaimana mendorong politik identitas yang konstruktif (bersifat membangun) menjelang Pemilu 2024.
Kemudian Syafuan Rozi mengupas demokrasi dan HAM dari sisi ekonomi politik dan isu-isu strategis. Ia mengaitkannya dengan proyeksi ancaman resesi global di tahun 2023 dan solusinya menuju Green Political Economy. Pembahasannya terkait kebijakan dan langkah yang harus diambil untuk mengantisipasi memburuknya keadaan politik 2023 dalam konteks Politik Energi, serta proyeksi IKN Nusantara terkait visi Kota Green Forest City.
Di lain sisi, Sarah N. Siregar membahas demokrasi dan HAM terkait pertahanan, keamanan, dan konflik. Sarah menjelaskan mengenai tata kelola keamanan demokratis, penegakan hukum dan penghormatan HAM dalam Sektor Pertahanan Keamanan Indonesia Tahun 2022.
Adapun Khanisa Krisman memaparkan demokrasi dan HAM dengan politik luar negeri dan isu internasional. Paparannya bertajuk “Kebijakan Luar Negeri: Menjunjung tinggi Nilai-nilai, Memimpin ASEAN, dan Mempertahankan Signifikansi Global”. Beberapa yang dijelaskan, yaitu demokrasi dan HAM di Indonesia, keketuaan di ASEAN, serta konsen global terkait kompetisi Amerika Serikat dengan China, perang Rusia dan Ukraina, meningkatnya pelanggaran HAM di Afghanistan dan Iran serta perubahan iklim. (RPS-Bams/ed: And)