Kawasan perbatasan Thailand-Malaysia semula menjadi daerah basis perjuangan kelompok pemberontak selama beberapa dasawarsa setelah Perang Dunia II. Perkembangan selanjutnya adalah kawasan perbatasan di Semenanjung Malaya ini menjadi daerah pokok aktivitas illegal border crossing yang meliputi penyelundupan orang dan barang, serta daerah pengungsian. Aktivitas illegal border crossing ini menjadi demikian krusial ketika di empat provinsi bagian Selatan Thailand melancarkan konfrontasinya terhadap kebijakan pemerintah Bangkok melalui tindakan kekerasan. Kondisi ini diperparah dengan adanya konflik internal antara pemerintah Bangkok dengan sejumlah provinsi di bagian Selatan Thailand yang merupakan daerah yang dimonasi kelompok Melayu.
Bagaimana peta latar belakang perbatasan Thailand-Malaysia dan implikasinya terhadap politik-keamanan dan sosial-ekonomi di kedua negara tersebut dan di regional ASEAN menjadi fokus perhatian penelitian ini. Kemudian bagaimana kebijakan pemerintah Thailand dan Malaysia dalam menyikapi dan menyelesaikan masalah perbatasan di Semanjung Malaya. Penelitian akan dilakukan di Jakarta dengan melakukan diskusi mendalam dengan para pakar yang menguasai masalah ini serta dengan Perwakilan Pemerintahan Thailand dan Malaysia di Jakarta serta dengan narasumber dari Sekretariat ASEAN dan Kementrian Luar Negeri RI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang didasarkan pada studi kepustakaan dan wawancara mendalam (indepth interview) dan didukung pula dengan FGD (Focus Group Discussion) untuk menjaring informasi yang akurat dan komprehensif.
