Jakarta – Humas BRIN. Pustaka Obor Indonesia mengadakan peluncuran dan diskusi 2 buku seri inteligen. Judul buku yang pertama adalah Intelijen dan Keamanan Nasional di Indonesia Pasca-Orde Baru. Buku satu lagi yaitu Membangun Intelijen Profesional di Indonesia: Menangkal Ancaman, Menjaga Kebebasan. Kegiatan berlangsung daring, Kamis (28/7), dengan menghadirkan Narasumber, Ikrar Nusa Bhakti dari Dubes RI untuk Republik Tunisia 2017-2021 (Profesor Riset dari P2P-LIPI), serta Muhamad Haripin selaku Koordinator Klaster Riset Konflik, Pertahanan dan Keamanan, Pusat Riset Politik BRIN.
Sejarah Reformasi sektor keamanan di Indonesia diawali tahun 1995, dimulai untuk mengurangi peran sosial-politik ABRI dengan menghasilkan 2 buku yaitu “bila ABRI menghendaki” dan “bila ABRI berbisnis” masa orde baru tentara menambah mitra. Selanjutnya disambung dengan Reformasi Polisi dan Intelijen. Intelijen bersifat rahasia.
Pada kesempatan ini dibahas bapak Intelijen Indonesia, sekaligus seorang tokoh Letkol Zulkilfi Lubis yang membentuk badan istimewa. Ia yang membentuk Intel di Indonesia yaitu Badan Rahasia Negara Indonesia. Zulkifli menulis badan yang diperebutkan bukan kalangan TNI tapi antar TNI dengan Politisi.
Perseteruannya yaitu, Menteri Pertahanan, Amir Sjarifoeddin membuat Badan Pertahanan B. Sementara Soekarno membentuk Badan Koordinasi Inteligen yang kemudian dari cikal bakal BAKIN sekarang jadi BIN. Pada masa orde lama, Badan Pusat Intelegen berkedudukan di bawah menteri luar negeri masa orde lama. Hal ini akan menguntungkan dirinya maupun institusinya, menjadi suatu alat politik, dan memata-matai lawannya, penyusupan, dan lainnya.
Dinamika intelijen kontemporer terdiri dari 8 aspek yaitu presepsi ancaman, peralatan, sumber daya manusia, pengawasan relasi intelijen dengan presiden, operasi alam dan luar negeri. Langkah-langkah rekomendasi agar intelijen kita profesional adalah penguatan dan pengintegrasian pengawasan Intelijen Internal dan Eksternal, Depolitasi intelejen; membuat demokrasi antara kepentingan nasional dan kepentingan elit.
Pembangunan kapasitas intelijen dilakukan untuk menghadapi ancaman keamanan negara dan keamanan insani, penguatan koordinasi antar lembaga intelijen, profesionalisme, kepemimpinan, serta pengalaman dan jaringan kerja sama menjadi kriteria utama untuk mengangkat pimpinan intelijen. (ANS/ed:And)