JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia dengan seabrek masalah ekonomi, hukum, dan intoleransi memerlukan sosok pemimpin yang negarawan, pluralis, dan berani mengambil risiko. Calon presiden juga diharapkan fokus pada tugasnya mengurusi negara, bukan disibukkan dengan partainya atau keluarganya.
Pendapat ini disampaikan pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Haryadi; peneliti LIPI Siti Zuhro; dan Direktur Eksekutif Akar Rumput Political Strategic Dimas Oky Nugroho secara terpisah, di Jakarta, Kamis (30/5/2013). Zuhro dan Haryadi sepakat, sosok calon presiden alternatif bisa dimunculkan bila Indonesia memiliki sosok yang memiliki jiwa kenegarawanan untuk membangun negeri dan mengatasi segala permasalahan dan ketidakpastian.
Pemimpin Indonesia, kata Haryadi, harus cakap dan berani mengambil risiko dengan pilihan kebijakannya. Wawasan dan komitmen multikulturalisme yang tinggi, menurut dia, juga menjadi syarat mutlak. Sebab, saat ini dan ke depan, banyak ekspresi ketidakpuasan dalam keanekaragaman ikatan identitas budaya, baik etnik, agama, bahasa, maupun jender sebagai konsekuensi pilihan jalan demokrasi dengan kondisi masyarakat yang serba “kurang”.
Sementara itu, Dimas memilih aspek kapasitas dan integritas sebagai syarat pemimpin, bukan semata populer atau pintar dan bergelar panjang. Rekam jejak yang bagus serta visi yang jelas akan membawa Indonesia lebih baik. “Kita perlu pemimpin yang punya hati nurani, memahami semangat proklamasi dan komitmen ke-Indonesia-an, serta punya nyali menjalankan hati nuraninya. Pemimpin Indonesia seharusnya satrio pinandito sinisiyan wahyu; bijaksana, cerdas, dan ksatria,” ujarnya.
Namun, tegas Dimas, semua itu tak akan berarti bila pemimpin tak bisa fokus dalam tugasnya. Bila calon presiden masih diganggu urusan partai atau perusahaan, dia tak akan mampu konsen memajukan Indonesia sepenuh hati.
Dari kriteria-kriteria tersebut, muncul nama-nama yang diharapkan mampu memperbaiki penegakan hukum di Indonesia, seperti Mahfud MD, Rustriningsih, Joko Widodo, Ganjar Pranowo, Khofifah Indar Parawansa, dan Tri Rismaharini. Namun, Haryadi menilai belum muncul nama yang sesuai kriterianya. “Setidaknya tak muncul (nama) ke permukaan dengan record yang terekam. Ini bisa karena lemahnya pengaderan kepemimpinan dalam konfigurasi dan tatanan politik Indonesia secara terlembaga,” ujar dia.
» Sumber : Kompas.com, 31 Mei 2013
Kontak: R. Siti Zuhro