Indonesia Menuju Diplomasi Maritim yang Modern dan Inovatif

Sejak 2014, pemerintah mendorong visi nasional yakni Indonesia sebagai poros maritim dunia. Selain itu, isu maritim telah menjadi sorotan publik terutama terkait peledakan dan penenggelaman kapal asing pencuri ikan, perbudakan industri perikanan milik Thailand di Bejina, Maluku, maraknya illegal fishing dan penculikan Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia di wilayah perairan Kepulauan Sulu, Filipina Selatan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut sangat diperlukan diplomasi maritim sebagai media untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan isu strategis di bidang maritim khususnya menjalin hubungan baik antar negara seperti Jepang yang merupakan investor terbesar kedua di Indonesia. Berangkat dari latar belakang ini, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyelenggarakan ”National Seminar On Maritime Diplomacy” pada Rabu, 25 Januari 2017 di Hotel JS Luwansa, Jakarta.

Jakarta, 25 Januari 2017. Membangun komunikasi dalam diplomasi maritim sangat diperlukan untuk menjalin hubungan dengan aktor-aktor yang terlibat dalam hubungan baik di sektor kemaritiman antar negara. “Jalur diplomasi tumbuh menjadi alat komunikasi dan negosiasi politik yang penting untuk membela dan memperjuangkan kepentingan nasional di bidang maritim,” ujar Tri Nuke Pudjiastuti, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) LIPI.Tri Nuke menjelaskan, pemerintah terus berupaya menjaga keutuhan wilayah melalui perundingan penentuan batas maritim sepuluh negara tetangga. “Poros Maritim Dunia salah satu pilarnya adalah mengedepankan diplomasi maritim. Untuk itu perlu diformulasikan diplomasi maritim yang modern dan inovatif,” ujarnya.Adriana Elisabeth, Kepala Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI mengatakan, diplomasi maritim yang modern dan inovatif adalah yang mengakomodasi cakupan isu yang lebih luas dan aktor yang lebih beragam untuk membangun strategi yang kreatif dalam menghadapi kompleksitas hubungan antarnegara. “Indonesia harus memperkuat basis kekuatan hubungan regional melalui hubungan bilateral, salah satunya dengan Jepang yang akan melakukan kajian dengan LIPI terkait isu maritim dan keamanan internasional,” jelas Adriana.Adriana menjelaskan, Indonesia sebenarnya telah melakukan upaya diplomasi pada setiap permasalahan maritim namun dinamika yang dihadapi semakin kompleks. “Negara tidak bisa melakukan proses diplomasi sendiri tetapi diperlukan proses komunikasi dengan aktor terkait seperti masyarakat,” ungkap Adriana. Ia menambahkan, untuk membangun diplomasi maritim yang modern dan inovatif perlu memperhatikan cakupan yang lebih luas. “Indonesia harus lebih memahami cakupan isu yang menjadi fokus dari diplomasi maritim yakni memperhatikan kepentingan ekonomi dan budaya dalam menjalankan diplomasi maritim,” ungkapnya.Persoalan kedaulatan wilayah seharusnya meliputi kepentingan membangun sarana untuk menghubungkan perekonomian Indonesia. Selain itu, pemberdayaan kaum nelayan dan masyarakat pesisir adalah bagian terpenting untuk mendorong kegiatan perekonomian. “ Melibatkan aktor non negara seperti swasta dan masyarakat sangat diperlukan untuk menumbuhkan dan mengembangkan sektor maritim,” kata Adriana.Sementara itu, dalam meningkatkan diplomasi maritim, koordinasi antar lembaga di sektor maritim berperan penting. “Indonesia harus memperkuat identitas sebagai negara maritim,”ungkapnya. Berbagai kerja sama maritim termasuk antara Indonesia dan Jepang dapat dikembangkan melalui jalur bilateral dan multilateral diantaranya Indonesia-Japan Maritime Forum 2016 yang diharapkan dapat meningkatkan diplomasi antar kedua negara yang memerlukan keterampilan untuk menegosiasikan kepentingan nasional dengan negara lain. “Banyak peluang diplomasi maritim yang bisa mengakomodir kepentingan nasional. Oleh karena itu sebagai negara kepulauan, Indonesia harus melihat laut sebagai penghubung bukan sebagai pemisah,” pungkasnya.Sebagai informasi, Seminar Nasional kali ini menghadirkan sejumlah nasarumber antara lain Prof. Mariko Kawano (Waseda University, Jepang), Vice Admiral Hideaki Kaneda (The Japan Institute of International Affairs), Siswo Pramono (Kementerian Luar Negeri RI) dan Adriana Elisabeth (LIPI).