Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2017 telah menjadi perbicangan hangat publik yang luas belakangan ini. Ajang untuk memilih gubernur dan wakilnya ini dinilai berpengaruh luas bagi dinamika politik nasional. Meskipun Pilkada bisa dikatakan relatif lancar, namun beragam isu dan persoalan telah mewarnai sepanjang penyelenggaraannya. Dari sini, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Penelitian Politik pun melakukan riset dan kajian untuk menganalisa dari perspektif politik terhadap penyelenggaraan Pilkada Jakarta dan memroyeksikannya ke depan. Hasil riset dan kajian ini dipaparkan dalam Seminar Analisis Pilkada Jakarta 2017: Perspektif Politik dan Proyeksi ke Depan yang diselenggarakan pada 3 Mei 2017 di LIPI Jakarta.
Jakarta, 3 Mei 2017. Beragam persoalan muncul sebelum, selama dan sesudah penyelenggaraan Pilkada Jakara 2017. Salah satu isu dan persoalan yang mengemuka adalah menyangkut politik identitas. Isu tersebut telah membuka peluang munculnya polarisasi dukungan di masyarakat. Beragam ekspresi yang menunjukkan gejala ini telah muncul di ruang publik, baik yang terjadi di dunia nyata maupun maya. Namun persoalan tersebut, bukanlah satu-satunya. “Pilkada Jakarta juga memunculkan sejumlah persoalan lain, seperti proses seleksi kandidat diwarnai tarik ulur oleh partai politik pengusung dan baru muncul di akhir pendaftaran. Sehingga muncul pertanyaan apakah partai tidak cukup siap dengan kader internalnya untuk diusung sebagai kandidat gubernur?,” ungkap Ridho Imawan Hanafi, Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI.
Selain itu, lanjut Ridho, proses dan tahapan-tahapan Pilkada juga diwarnai sejumlah dugaan pelanggaran. Pada titik ini, yang bisa dilihat adalah bagaimana kinerja penyelenggaraan, baik itu pengawasan maupun mekanisme penanganan yang ditempuh jika terjadi pelanggaran dalam proses tahapan-tahapannya. Tidak hanya itu, persoalan penyelenggaran Pilkada Jakarta 2017 juga tidak bisa dilepaskan dari aspek keamanan. Apalagi persaingan antar kandidat berlangsung ketat. “Oleh karena itu, aspek keamanan dan kerawanan tidak bisa diabaikan untuk melihat penyelenggaraan Pilkada,” katanya.
Ridho juga menyoroti persoalan lainnya, yakni masifnya media sosial digunakan sebagai instrumen penggiringan opini untuk pemenangan kandidat. Para kandidat bisa menggunakan media sosial untuk menyebarkan berbagai materi sosialisasi atau kampanye. Namun demikian, media sosial juga memiliki sisi buram karena bisa menjadi media yang mudah digunakan untuk hal negatif. “Misalnya saja, media sosial berfungsi sebagai sarana penyebar ujaran kebencian, penyulut provokasi, dan hal lain yang bisa mengancam persatuan dan kesatuan masyarakat,” tuturnya.
Di sisi lain, sebagai daerah paling strategis, Jakarta memiliki kelas menengah yang memberi warna tersendiri dalam Pilkada Jakarta. Kelas menengah di Jakarta bisa diandalkan sebagai kelompok yang bisa membantu untuk mendulang suara. Kelas ini biasanya dianggap cukup familiar dengan beragam aspek teknologi digital sebagai sarana untuk memperoleh dan menyebarkan informasi. Apakah potret kelas menengah seperti itu mempengaruhi preferensi pilihan? Dan juga persoalan lainnya yang telah dikemukakan sebelumnya merupakan faktor penentu Pilkada Jakarta 2017? Jawaban dari segala pertanyaan ini tersaji dalam Seminar Analisis Pilkada Jakarta 2017: Perspektif Politik dan Proyeksi ke Depan.
Selain itu, lanjut Ridho, proses dan tahapan-tahapan Pilkada juga diwarnai sejumlah dugaan pelanggaran. Pada titik ini, yang bisa dilihat adalah bagaimana kinerja penyelenggaraan, baik itu pengawasan maupun mekanisme penanganan yang ditempuh jika terjadi pelanggaran dalam proses tahapan-tahapannya. Tidak hanya itu, persoalan penyelenggaran Pilkada Jakarta 2017 juga tidak bisa dilepaskan dari aspek keamanan. Apalagi persaingan antar kandidat berlangsung ketat. “Oleh karena itu, aspek keamanan dan kerawanan tidak bisa diabaikan untuk melihat penyelenggaraan Pilkada,” katanya.
Ridho juga menyoroti persoalan lainnya, yakni masifnya media sosial digunakan sebagai instrumen penggiringan opini untuk pemenangan kandidat. Para kandidat bisa menggunakan media sosial untuk menyebarkan berbagai materi sosialisasi atau kampanye. Namun demikian, media sosial juga memiliki sisi buram karena bisa menjadi media yang mudah digunakan untuk hal negatif. “Misalnya saja, media sosial berfungsi sebagai sarana penyebar ujaran kebencian, penyulut provokasi, dan hal lain yang bisa mengancam persatuan dan kesatuan masyarakat,” tuturnya.
Di sisi lain, sebagai daerah paling strategis, Jakarta memiliki kelas menengah yang memberi warna tersendiri dalam Pilkada Jakarta. Kelas menengah di Jakarta bisa diandalkan sebagai kelompok yang bisa membantu untuk mendulang suara. Kelas ini biasanya dianggap cukup familiar dengan beragam aspek teknologi digital sebagai sarana untuk memperoleh dan menyebarkan informasi. Apakah potret kelas menengah seperti itu mempengaruhi preferensi pilihan? Dan juga persoalan lainnya yang telah dikemukakan sebelumnya merupakan faktor penentu Pilkada Jakarta 2017? Jawaban dari segala pertanyaan ini tersaji dalam Seminar Analisis Pilkada Jakarta 2017: Perspektif Politik dan Proyeksi ke Depan.
Keterangan Lebih Lanjut:
– Ridho Imawan Hanafi (Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI)
– Isrard (Kepala Bagian Humas, Biro Kerja Sama, Hukum dan Humas LIPI)
Sumber : Biro Kerja sama, Hukum, dan Humas LIPI
Sivitas Terkait : Ridho Imawan Hanafi M.I.P.