Konflik Qatar dengan Arab Saudi berserta beberapa negara kawasan Arab lainnya belakangan ini memang tengah memanas. Kondisi ini sebenarnya telah diprediksi oleh Tim Agama dan Politik dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berdasarkan hasil penelitian pada 2016. Konflik dan krisis diplomatik terhadap Qatar pada dasarnya terjadi akibat pemerintah Qatar tidak membuat kebijakan baru untuk menormalisasikan hubungan Qatar dengan negara-negara di sekitarnya. Hasil kajian penelitian lengkap dari Tim Agama dan Politik tersebut tersaji dalam kegiatan Media Briefing “Hasil Penelitian LIPI tentang Qatar dan Krisis Diplomatik Terkini di Timur Tengah”.
Jakarta, 19 Juni 2017. Dalam menyikapi konflik Qatar dan krisis diplomatik di Timur Tengah, Indonesia perlu membuat langkah-langkah strategis yang tidak beresiko secara nasional dan juga tidak memperkeruh ketegangan politik di Timur Tengah.
Hasil kajian penelitian dari Pusat Penelitian Politik LIPI pun memberikan masukan kebijakan bagi sikap pemerintah Indonesia dalam konflik Qatar dan Timur Tengah ini. Pertama, pemerintah Indonesia hendaknya tidak mengambil sikap politik luar negeri yang terlalu hitam-putih, tidak berpihak terhadap salah satu kubu, serta mendorong upaya untuk merajut kembali kawat diplomatik yang terputus antara Qatar dengan negara sekitarnya.
Kemudian kedua, pemerintah Indonesia bisa menawarkan diri sebagai fasilitator perdamaian, bukan mediator. Secara rasional, sebagai middle power, Indonesia belum memiliki diplomatic pressure yang kuat terhadap negara-negara yang bersitegang, sehingga peran sebagai mediator kurang efektif. Tetapi sebagai negara dengan jumlah Muslim terbesar dunia, Indonesia berpotensi kuat sebagai fasilitator yang menyediakan tempat dialog perdamaian antara Qatar dan negara-negara yang bersitegang.
Dan ketiga, negara super power seperti Amerika Serikat, Rusia dan Tiongkok atau organisasi internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), memiliki potensi kuat menjadi mediator yang efektif dalam ketegangan diplomatik tersebut. Diharapkan negara-negara tersebut lebih netral dalam menyikapi ketegangan politik di Timur Tengah.
Hasil kajian konflik Qatar menunjukkan pula bahwa akar permasalahan konflik ini dimulai ketika naiknya Syeikh Hamad bin Khalifa Al Thani sebagai Emir Qatar pada 1995 setelah mengkudeta kekuasaan ayahnya, Syeikh Khalifa bin Hamad Al Thani. Waktu itu, Arab Saudi melakukan intervensi politik untuk mempertahankan Syeikh Khalifa. Sikap Saudi ini didukung oleh mayoritas negara-negara Arab. Meskipun tidak mendapatkan pengakuan diplomatik di awal kekuasaannya, Syeikh Hamad tetap melakukan manuver politik dan ekonomi sebagai Emir Qatar. Bila menilik manuver-manuver ini, bisa diulas sebagai berikut:
Hasil kajian penelitian dari Pusat Penelitian Politik LIPI pun memberikan masukan kebijakan bagi sikap pemerintah Indonesia dalam konflik Qatar dan Timur Tengah ini. Pertama, pemerintah Indonesia hendaknya tidak mengambil sikap politik luar negeri yang terlalu hitam-putih, tidak berpihak terhadap salah satu kubu, serta mendorong upaya untuk merajut kembali kawat diplomatik yang terputus antara Qatar dengan negara sekitarnya.
Kemudian kedua, pemerintah Indonesia bisa menawarkan diri sebagai fasilitator perdamaian, bukan mediator. Secara rasional, sebagai middle power, Indonesia belum memiliki diplomatic pressure yang kuat terhadap negara-negara yang bersitegang, sehingga peran sebagai mediator kurang efektif. Tetapi sebagai negara dengan jumlah Muslim terbesar dunia, Indonesia berpotensi kuat sebagai fasilitator yang menyediakan tempat dialog perdamaian antara Qatar dan negara-negara yang bersitegang.
Dan ketiga, negara super power seperti Amerika Serikat, Rusia dan Tiongkok atau organisasi internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), memiliki potensi kuat menjadi mediator yang efektif dalam ketegangan diplomatik tersebut. Diharapkan negara-negara tersebut lebih netral dalam menyikapi ketegangan politik di Timur Tengah.
Hasil kajian konflik Qatar menunjukkan pula bahwa akar permasalahan konflik ini dimulai ketika naiknya Syeikh Hamad bin Khalifa Al Thani sebagai Emir Qatar pada 1995 setelah mengkudeta kekuasaan ayahnya, Syeikh Khalifa bin Hamad Al Thani. Waktu itu, Arab Saudi melakukan intervensi politik untuk mempertahankan Syeikh Khalifa. Sikap Saudi ini didukung oleh mayoritas negara-negara Arab. Meskipun tidak mendapatkan pengakuan diplomatik di awal kekuasaannya, Syeikh Hamad tetap melakukan manuver politik dan ekonomi sebagai Emir Qatar. Bila menilik manuver-manuver ini, bisa diulas sebagai berikut:
Dalam bidang politik :
- Politik ‘honest broker’ membuat posisi Qatar sangat unik serta tak lazim bagi negara-negara teluk. Politik mediasi ini melangkahi dominasi Arab Saudi di kawasan itu. Qatar selalu hadir sebagai negara mediator dalam konflik intra-national atau antar negara seperti di Libanon (Doha Accord 2008), Sudan, Yaman (Houti), Libya, Mesir, Palestina (Hamas-Fatah), Djibouti hingga Eritrea, bahkan ikut memediasi pertemuan pemimpin Taliban dan Amerika Serikat.
- Meski demikian, Qatar juga melakukan standar ganda dengan merangkul Arab Saudi dalam menyelesaikan konflik, terutama dalam bentuk aksi militer yang lebih luas, seperti mempersenjatai kelompok oposisi di Libya, penyerangan Houti di Yaman dan penyerangan ISIS di Suriah.
- Qatar memiliki kebijakan yang berbeda dengan negara sekitar, terutama Arab Saudi, berkaitan dengan keberpihakannya terhadap Ikhwanul Muslimin (IM), Hamas dan kelompok-kelompok oposisi pemerintah (pro-demokrasi). Qatar juga sering memberikan bantuan dalam bidang militer dan kemanusiaan (Filantropi). Dimana mayoritas negara-negara Arab telah mengelompokkan organisasi-organisasi tersebut, terutama IM dan Hamas sebagai organisasi radikal yang mengancam stabilitas dan keamanan kawasan.
- Pada masa pemerintahan Syeikh Hamad, Qatar melalui kantor berita Aljazeera, melakukan “politik intervensionis” yang terkenal dengan “Aljazeera Effect”. Dimana Aljazeera sangat tajam dalam meliput dan mengritik ketimpangan ekonomi, pengangguran, praktik-praktik non-demokratis, dan framing media yang tidak pro terhadap pemerintah negara-negara Arab. Namun Aljazeera tumpul terhadap berita-berita dalam negeri Qatar. Aljazeera juga menjadi media utama yang ikut memasifkan gerakan Arab Spring di Timur Tengah yang berakibat pada Regime change di sejumlah negara.
Dalam bidang ekonomi :
- Qatar menjadi negara abnormal dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat dibandingkan negara sekitarnya, setelah negara itu melakukan mega investasi di bidang LNG (gas alam cair).
- Qatar melakukan investasi yang begitu besar melalui Qatar Foundation di berbagai lini ekonomi, sosial dan pendidikan.
- Qatar merupakan negara satu-satunya di Timur Tengah yang memiliki Gross Domestic Bruto (GDP) tertinggi di dunia ($ 93.990) dengan angka pengangguran mendekati 0%. Kemakmuran ekonomi ini sangat mendukung kebijakan luar negeri Qatar yang ofensif di kawasan Timur Tengah.
Manuver dari Qatar di bawah Syeikh Hamad tersebut, dianggap telah melampaui norma-norma dan tata nilai regional (unified destiny) yang telah dibangun Saudi di wilayah Teluk (negara-negara GCC), sehingga negara-negara di kawasan “gerah”. Blokade diplomatik yang terjadi saat ini bukanlah hal yang mengejutkan. Kejadian serupa pernah terjadi pada tahun 2002, ketika Saudi menarik Duta Besarnya dari Doha. Pada tahun 2014, Arab Saudi bersama Bahrain dan Uni Emirat Arab (UEA) juga menarik Duta Besarnya dari Doha.
Keterangan Lebih Lanjut:
– Nostalgiawan Wahyudhi (Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI)
– Isrard (Kepala Bagian Humas, Biro Kerja Sama, Hukum dan Humas LIPI)
Sumber : Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI
Sivitas Terkait : Nostalgiawan Wahyudhi S.IP., M.A.