Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Tri Nuke Pudjiastuti melihat, tantangan Indonesia ke depan ada beberapa hal untuk menjadi negara maju. “Revolusi internet, meningkatnya urbanisasi, meningkatnya etnis lokal dan bentuk religius dari solidaritas komunal, serta ancaman ekstrimisme agama akan memberikan tantangan besar bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” terangnya di Workshop Kedeputian IPSK LIPI pada Kamis (21/12) di Jakarta.
Menurutnya, segala tantangan itu mesti dilewati dengan sukses agar Indonesia menjadi negara maju. Dan, Indonesia di kemerdekaan yang ke-100 diharapkan sudah meraih status sebagai negara maju dan berkedudukan sejajar dengan negara maju lainnya.
“Antara 2017 sampai 2045, ada rentang waktu sepanjang 28 tahun untuk mewujudkan cita-cita sebagai negara maju. Kita perlu optimis untuk mencapainya,” ungkapnya. Indonesia diyakini memiliki modal yang kuat dari kondisi strategis yang ada, baik sisi sumber daya manusia, sumber daya alam, hingga sumber-sumber lainnya.
Nuke katakan, yang perlu dipersiapkan adalah pengamanan terhadap segala aspek, khususnya kebutuhan ekonomi Indonesia, dalam upaya mencapai lepas landas ekonomi dan kemandirian bangsa. Lalu, aspek lainnya adalah Indonesia perlu pula menangkal segala serangan eksternal yang merusak negeri ini.
Tak hanya itu, perlu pula penjagaan keragaman etnis Indonesia agar tidak rentan terhadap fragmentasi sosial. Sisi internal negeri ini lainnya juga perlu dicermati betul dari segala bidang agar Indonesia tetap utuh sebagai NKRI.
Kemudian, yang tak kalah penting lainnya adalah kondisi perpolitikan nasional. Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI, Syamsuddin Haris, mengatakan kondisi politik tanah air perlu mendukung Indonesia menjadi negara maju.
Dia juga berharap para elit politik juga harus menjamin bahwa kemajuan ekonomi dan kesejahteraan bangsa harus tetap berada di tangan bangsa Indonesia, bukan di tangan para pemodal asing. “Kebijakan maritim, kebijakan agrikultural, dan kebijakan energi sebaiknya dikaitkan dengan tujuan yang lebih luas bagi pembangunan bangsa dan konsolidasi kekuatan negara. Dan akhirnya, diharapkan pada 2045 saat Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan, negara ini sudah mampu naik kelas menjadi negara maju,” pungkasnya. (dnh/ed: pwd)
Sumber : Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI
Sivitas Terkait : Dr. Tri Nuke Pudjiastuti M.A.