Nuke menambahkan, pada kasus di Indonesia, hubungan pemerintah dan daerah berpengaruh dalam upaya penanganan penyebaran pandemi ini. “Namun perlu diperhatikan menjaga stabilitas politik,sosial dan ekonomi baik pada tatanan negara maupun masyarakat pada masa-masa pandemi dan bagaimana mengembalikan situasi setelah ini,” ungkap Nuke.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, penanganan COVID-19 di DKI Jakarta yang sudah mulai dilakukan sejak awal Januari 2020. “Struktur, fungsi tugas mengatasi masalah penyakit menular sudah mulai diterapkan,” ungkap Anies.
Dirinya menjelaskan, garda terdepan pencegahan COVID-19 sesungguhnya adalah negara dan masyarakat yang bekerja bersama mencegah pandemi ini. “Jakarta adalah yang pertama di Indonesia yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar,” jelasnya.
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Firman Noor menyebutkan aspek koordinasi dan pengawasan masih belum cukup kuat.. “Dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, pemerintah daerah sudah semakin intens dan cepat melakukan respon. Tantangannya adalah bagaimana penanganan d oleh pemerintah pusat melalui gugus tugasn yang telah terbentuk,” ujar Firman.
Profesor Riset LIPI, R. Siti Zuhro menegaskan aspek koordinasi birokrasi dalam penanganan COVID-19 harus terjaga dan tidak boleh dijadikan lahan tarik-menarik kepentingan. “Siapapun yang memimpin harus taat pada etika pemerintahan dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Pimpinan di setiap level harus bisa menunjukkan wisdom bahwa mereka bekerja untuk kepentingan nasional,” jelasnya.
Webinar merekomendasikan perlunya diskresi kebijakan tanpa mengesampingkan unsur ketaatan pada ketertiban regulasi. Selain itu diperlukan gotong royong kuat semua unsur untuk bekerja bersama mencegah penyebaran pandemi ini demi kepentingan bangsa dan negara. (mtr, laporan: ks/ed: fz)
Sivitas Terkait : Dr. Tri Nuke Pudjiastuti M.A.