Presiden Baru Harus Tempatkan Profesional Jadi Menteri UKM

Tribunnews.com, JAKARTA– Latif Adam, Ekonom dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berharap Presiden terpilih kedepan tidak sekadar melakukan “Political Lipstick” untuk mengembangkan sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Karena mengembangkan UKM, menurut Latif, menjadi salah satu strategi inklusif meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, peran UKM selama ini masih belum optimal.

“Jumlahnya (UKM) banyak tapi kontribusinya tidak sebanding buat pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” ujar Peneliti ekonomi LIPI ini saat diwawancarai Tribunnews.com, Selasa (15/4/2014).

Dia tegaskan, mengembangkan sektor UKM lima tahun kedepan menjadi sangat penting. Karena sektor ini mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang sangat banyak. Di sisi lainnya, UKM juga menjadi mata pencaharian dari masyarakat yang sosial ekonominya menengah ke bawah.

“Asumsi saya, kalau UKM ini bergerak lebih dinamis lagi, memberikan kontribusinya terhadap perekonomian, maka secara tidak langsung dia juga akan mampu mengatasi masalah-masalah sosial ekonomi. Seperti kemiskinan, pengangguran, dan lainnya,” jelas Latif.

Karena itu, Latif mendorong pemerintah baru nanti menempatkan UKM sebagai salah satu prioritas untuk didorong pengembangannya. “Sehingga keinginan saya itu, UKM itu tidak sebatas pada Political Lipstick. Sekarang juga sering didengang-dengungkan UKM sebagai sukoguru perekonomian. UKM sebagai sektor yang paling strategis. Tapi kalau kita lihat kebijakannya antara yang satu dan lainnya overlap,” jelasnya.

Dia berharap pula, agar UKM tidak sebatas”Political Lipstick”, Presiden mendatang menempatkan orang yang profesional mengisi kursi Menteri UKM. Karena, menurutnya, dengan menempatkan profesional yang paham sektor ini, maka akan memberikan sentuhan ekonomi yang kuat ketimbang faktor politiknya pada bidang UKM di era pemerintah baru.

“Rakyat ingin melihat pengembangan UKM itu tidak menjadi lahan politisasi. Salah satunya itu ya dibuat Menterinya itu berasal dari profesional. Sehingga masyarakat menjadi yakin argumen pemerintah mengembangkan UKM itu tidak sebatas lipstik,” tuturnya.

Kembangkan KUR

Ekonom LIPI ini juga melihat peran signifikan dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digulirkan pemerintah selama ini. Tapi, kedepan KUR bisa semakin ditingkatkan lagi dari sisi jumlah yang diberikan pemerintah.

Pasalnya, nilai KUR pada 2014 mencapai Rp37 triliun masih belum bisa diakses oleh seluruh pelaku UKM. “Kalau dibandingkan dengan jumlah UKM yang ada, hitung-hitungan saya itu KUR yang disiapkan baru bisa menjangkau 15 persenan saja dari sekitar 56 juta UKM yang ada,” ujarnya.

Realisasi penyaluran KUR sejak 2007 hingga Desember 2013 telah mencapai Rp133,84 triliun kepada 9.855.016 nasabah. Sedangkan pemberian KUR pada 2013 mencapai Rp36,4 triliun atau melebihi target Rp36 triliun.

Pemerintah mengharapkan penyerapan KUR pada 2014 mencapai Rp37 triliun. Sementara rasio kredit bermasalah (NPL) untuk KUR saat ini mencapai kisaran tiga persen.(Andri Malau)