Permasalahan pemilihan umum (Pemilu) selalu berulang dari pemilu-pemilu sebelumnya. Peneliti sekaligus Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof. Dr. Syamsuddin Haris mengungkapkan bahwa untuk mengatasi permalahan tersebut, Indonesia memerlukan lembaga riset kepemiluan.
“Perlu adanya lembaga atau akademisi yang mengambil inisiatif untuk memprakarsai pembentukan lembaga riset kepemiluan,” tandasnya dalam Forum Multilateral Riset Kepemiluan: Mewujudkan Inclusiveness dalam Pemilu (Multilateral Electoral Research Forum: Towards Inclusiveness in Elections), Selasa (22/4) lalu, di Hotel Intercontinental Mid Plaza, Jakarta.
Syamsuddin katakan, ada kebutuhan bahwa suatu lembaga riset kepemiluan memang penting dibutuhkan Indonesia. Sebab, negara ini mengalami sistem pemilu yang berubah-ubah dan kemudian masih muncul masalah pelaksanaan pemilu yang terus berulang dari pemilu-pemilu sebelumnya. “Semua itu memperkuat alasan perlu adanya lembaga kajian riset pemilu supaya pilihan kebijakan mengenai pemilu berdasarkan hasil riset,” ujarnya.
Sigit Pamungkas, Anggota KPU RI Periode 2012-2017 menambahkan bahwa Pemilu adalah peristiwa besar seperti halnya perang, sesungguhnya dapat disebut sebagai “operasi besar”. Keduanya adalah operasi besar untuk eksistensi sebuah negara. Kalah perang maka eksistensi negara terancam.
“Demikian pula gagal pemilu eksistensi negara dapat tercabik-cabik seperti ditunjukkan dibanyak negara yang gagal pemilu. Sebaliknya, jika operasi besar ini berhasil maka dapat memperkuat eksistensi negara,” tuturnya.
Menurut Sigit, Pemilu sebisa mungkin harus menjamin kesetaraan (pemilu inklusif) bagi setiap warga negara. Kesetaraan dalam Pemilu berhubungan erat dengan hak untuk memilih dan hak untuk mencalonkan diri dalam Pemilu, serta adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin seluruh proses pemilu berlangsung dengan prinsip jujur, adil, dan berintegritas.
Di lain hal terkait penyelenggaraan Forum Multilateral Riset Kepemiluan, Kepala LIPI Prof. Dr. Lukman Hakim mengatakan bahwa forum tersebut memiliki manfaat ganda. Selain dapat berbagi pengalaman dari praktik demokrasi di setiap negara, juga dapat mendorong tumbuhnya civil socity yang menjadi pilar penting dalam mengawasi inclusiveness elections. “Selain itu, forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi untuk mendorong dan mempercepat pembentukan sebuah lembaga riset kepemiluan yang memperkuat penyelenggaraan pemilu di Indonesia,” pungkasnya. (dn)
| » Sumber : Humas LIPI
» Kontak : Syamsuddin Haris |