Indeks Demokrasi di Level Tertinggi

JAKARTA Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengatakan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada 2014 mencapai 73,04 poin atau naik 9,32 poin dibanding pada 2013. Menurut dia, angka ini melebih target rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN), yakni 73 poin. “Ini adalah nilai IDI tertinggi selama enam tahun penghitungan IDI,” katanya di Jakarta, kemarin.

Menurut Suryamin, tingkat demokrasi Indonesia secara umum masih tergolong level sedang tapi mengarah ke level baik, di angka minimal 80 poin. Sumbangan poin IDI sebesar 73,04 persen berasal dari kenaikan poin hak politik sebesar 17,48. Kenaikan poin hak politik disumbang oleh kenaikan variabel hak memilih dan dipilih. Poin hak politik IDI 2014 sebesar 63,72; lembaga demokrasi 75,81, dan kebebasan sipil 82,62.

Ketiga aspek ini merupakan komponen ukuran indeks IDI. Selain itu, indeks IDI juga diukur dari 11 variabel dan 28 indikator lain. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori baik (lebih dari 80 poin), sedang (60-80), dan buruk (kurang dari 60).

Salah satu indikator dalam aspek hak politik yang melesat tajam adalah perbaikan kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pada sensus ini, skor kualitas DPT melejit dari angka 30,0 menjadi 74,64. Menurut Suryamin, hal itu disebabkan kinerja baik penyelenggara pemilu kemarin.

Meski kualitas demokrasi di Indonesia sedikit membaik, masih banyak politik uang terjadi, terutama pada pemilu kemarin. Badan Pusat Statistik menemukan praktek itu selama proses penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2014. BPS dan tim ahli penyusun IDI masih bisa menangkap sedikit praktek politik uang tersebut. Hanya, jumlah yang mereka dapatkan sangat kecil. “Walaupun hanya sedikit, politik uang ini jadi bukti bahwa membaiknya demokrasi kita masih sebatas prosedural,” kata Syarif Hidayat, anggota tim ahli asal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.