Jakarta, Humas LIPI. Film merupakan salah satu sub-sektor industri kreatif yang diharapkan akan semakin besar kontribusinya terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Tahun 2018, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan analisis input-output penelitian Kajian Insentif Fiskal bagi Industri Perfilman di Indonesia.

“Selama ini ekonomi kreatif hampir semua berbasis kebudayaan dimana ada dimensi yang tidak dapat dikontrol. Tapi jika berbasis riset jauh lebih tinggi potensi yang dapat diprediksi untuk menyediakan solusi, ” jelas Kepala LIPI, Laksana Tri Handoko dalam Seminar Nasional Tata Kelola Dana Perwalian Perfilman dan Implementasi Insentif Pajak Film yang berdaya Saing dan Inklusif pada Rabu (27/11).

Secara lebih spesifik, penelitian LIPI dan Bekraf mengkaji peran insentif fiskal bagi industri perfilman Indonesia. Hasilnya, serangkaian insentif fiskal yang penting untuk penguatan ekosistem perfilman Indonesia masih menemui banyak kendala dan tantangan. “Finansial merupakan salah satu komponen penting pembentuk ekosistem ekonomi kreatif untuk memajukan perfilman nasional, sama halnya dengan riset. Nilai utama bukan uangnya namun kreatifitasnya,” terang Handoko.

Dirinya menjelaskan, selain penelitian kajian ini, LIPI juga telah andil meningkatkan perfilman Indonesia melalui teknologi High Performance Computing (HPC) yang telah digunakan untuk pembuatan film animasi karya orisinil anak bangsa berjudul “Nusa”.

Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif , Endah Wahyu Sulistianti, menyampaikan inisiasi untuk meneliti kajian ini berangkat dari positioning paper yang diajukan oleh insan perfilman terkait banyaknya potensi sub-sektor perfilman dan hambatan pelaku perfilman dalam hal perpajakan dan bagaimana stimulus ekosistem perfilman. “Kami memutuskan untuk secara khusus menelaah sub-sektor perfilman terkait insentif perpajakan dan menelurkan strategi kebijakan fiskal” terang Endah.

Endah mengungkapkan, perlu adanya implementasi salah satunya dengan mendorong adanya dana perwalian khusus perfilman. “Ada dua komponen penting dari penelitian ini yaitu bagaimana dana perwalian dapat ditatakelolakan dengan baik dan bagaimana mendorong tumbuhnya layar film nasional di berbagai daerah melalui insentif fiskal,” ujar Endah. (iz/ed: fz)
Sumber : Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI

Sivitas Terkait : Dr. Agus Eko Nugroho S.E.M.Appl.Econ.